SEMARANG, Bisnistoday – Kementerian Perdagangan mendorong keterbukaan informasi publik, salah satunya dengan mengoptimalkan peran para Perwakilan Perdagangan (Perwadag) di luar negeri untuk meningkatkan publisitas.
Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto saat membuka Forum Koordinasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Kehumasan di Semarang, Senin (19/2). Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Perwadag untuk Mendukung Publikasi Kinerja dan Layanan Informasi Kementerian Perdagangan yang Inovatif dan Berdampak”.
“Forum ini diselenggarakan untuk mendorong keterbukaan informasi publik terkait kinerja Kementerian Perdagangan, khususnya kinerja para Perwadag di luar negeri. Peran Perwadag sangat vital untuk publisitas tentang kebijakan dan kegiatan perdagangan, seperti informasi komoditas ekspor dan pasar negara akreditasi,” ujar Suhanto.
Suhanto menambahkan, forum ini juga merupakan sarana konsolidasi membahas topik yang berkaitan dengan publikasi, kehumasan, dan diseminasi informasi publik. Hal tersebut guna turut memajukan pasar ekspor Indonesia melalui promosi produk ekspor Indonesia, diseminasi informasi pasar komoditas ekspor kepada pelaku usaha Indonesia, penyusunan market intelligence, serta pemberian pelayanan kepada dunia usaha.
“Sebagaimana arahan Menteri Perdagangan untuk meningkatkan nilai ekspor nonmigas Indonesia, para Perwadag memiliki tanggung jawab strategis dalam menyampaikan kebijakan perdagangan di negara akreditasi, peluang pasar, regulasi, hambatan, dan inisiatif perdagangan lainnya. Ini tentunya akan berdampak signifikan dalam mendorong ekspor,” kata Suhanto.
Panduan Pelaku Usaha
Menurut Suhanto, para Perwadag dapat menjadi sumber utama informasi dan panduan bagi para pelaku usaha Indonesia maupun negara akreditasi. Para pelaku usaha negara akreditasi dapat lebih mudah memahami prosedur perdagangan dengan Indonesia.
“Perwadag dapat melibatkan Biro Hubungan Masyarakat untuk mengkomunikasikan kebijakan dan kegiatan terkait perdagangan di negara akreditasi dalam bentuk narasi tunggal. Selain itu, juga untuk menyiapkan strategi komunikasi menghadapi kampanye negatif ataupun hambatan perdagangan lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor nonmigas dan perdagangan Indonesia,” jelas Suhanto.
Suhanto juga menekankan, aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya pemutakhiran atau pengembangan portal basis data (database) supplier dan buyer yang kredibel dan terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan promosi digital, informasi mengenai manfaat perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian tarif preferensial untuk produk-produk Indonesia di negara akreditasi, serta penyelesaian permasalahan atau sengketa dagang dengan negara mitra.
“Kami mengapresiasi kehadiran dan kontribusi para Perwadag yang hadir hari ini. Di era informasi terbuka seperti sekarang, kami juga berharap para Perwadag dapat terus meningkatkan komunikasi secara efektif, berinovasi dalam penyebaran informasi dengan teknologi digital, meningkatkan aksesibilitas penyediaan informasi bagi para pemangku kepentingan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebab, kemitraan ini membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan keberlanjutan dari upaya penyebaran informasi,” pungkas Suhanto.
Tenaga Ahli Menteri Perdagangan Bidang Kehumasan Ani Mulyati mengatakan, berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat (KIP) ada informasi yang wajib disediakan. “Jika ada permohonan informasi dari masyarakat, kita harus memberikan informasi tersebut kepada pemohon informasi. Hal itu selama informasi yang diminta tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan,” terang Ani.
Plt. Kepala Biro Humas M. Rivai Abbas menuturkan, nantinya akan ada penghargaan bagi para Perwadag yang berhasil meningkatkan publisitas kinerja perdagangan. Hal ini guna menstimulus para Perwadag lebih bersemangat dalam bekerja dan menyampaikan hasil kinerjanya kepada masyarakat.
