JAKARTA, Bisnistoday- Pemerintah mendorong hadirnya industri pers nasional yang sehat dan kuat guna menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bakal menata ulang industri media dengan melakukan perbaikan regulasi dengan beberapa alternatif seperti revisi UU Pers, Penyempurnaan UU Pers maupun cara lebih cepat yakni menerbitkan PP.
“Pemerintah segera mendorong Undang-Undang baru, atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat adalah peraturan pemerintah atau PP. Ini kami serahkan pada PWI dan Dewan Pers,” ujar Presiden Jokowi saat peringatan Hari Pers Nasional secara daring, dan luring di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (9/2).
“Pertama-tama atas nama masyarakat bangsa dan negara saya menyampaikan Selamat hari pers kepada seluruh Insan pers di manapun berada,” tambahnya.
Presiden mengakui, kondisi pers nasional saat ini begitu berat. Kendati begitu, Ia mendorong insan pers dimasa pandemik ini untuk terus menyampaikan informasi meningkatkan literasi membangun optimisme dan membangun harapan. Dengan begitu, berharap masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi covid 19.
“Dalam dua tahun terakir, industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa beratnya. Pertama, mengatasi tekanan demi mengatasi tekanan akibat disrupsi digital dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media media arus utama,” ujarnya.
Presiden mengutarakan, perubahan drastis lanskap persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik. Kondisi serba terbuka tersebut, juga memunculkan sumber-sumber informasi alternatif tumbuh subur.
“Tren informasi yang semata mengejar jumlah atau views, membanjirnya konten-konten yang hanya mengejar viral, maksuknya informasi yang menyesatkan, bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan, ini terjadi,” terangnya.
Presiden menganjurkan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini media-media mainstream, media arus utama secepatnya bertransformasi, dan semakin inovatif meningkatkan teknologi digital. Media arus utama juga harus pro aktif turut membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik mencerdaskan.
“Media arus utama juga harus mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang yang ada.”
Menurut Jokowi, bangsa Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda ageda besar bangsa menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar ditengah-tengah perubahan.
Dengan begitu, menurut Jokowi, transformasi digital untuk menghasilkan karya karya jurnalistik berkualitas lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas bangsa.
“Ekosistem individu harus terus ditata iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelola nya diperkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal.”
Penyempurnaan regulasi, tambah Jokowi, segera dilakukan untuk menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat. “Kedaulatan informasi harus diwujudkan untuk kita bersama-sama kita harus perkuat ekosistem industri nasional yang sehat membangun dan memperkuat plafon nasional periklanan platform video nasional.”
Kedepan, menurut Presiden, semua bertujuan agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video-video asing. Industri media juga tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global.
“Dan harus secepatnya dibangun dikembangkan platform-platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan,” terannya.
Saudara Kandung Rumah NKRI
Ketua Dewan Pers, Muhamad Nuh menuturkan, sebagai pemahaman bersama dalam mengelola bangsa dan negara, dilandasi dengan sistem demokrasi. Seperti diketahui bersama bahwa pers merupakan saudara kandung dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Jadi kita adalah keluarga besar namanya Keluarga NKRI, dengan bapak dan ibu yang sama Ibu Pertiwi.”
Muhamad Nuh mengatakan, seyakin-yakinnya bahwa dalam satu keluarga besar tidak ada saudara yang rela kalau saudaranya sakit, dan juga tidak ingin saudaranya mempunyai nasib terlunta-lunta. “Kami yakin kebersamaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan insan pers menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa dan negara ini,”tuturnya. Untuk itu, semua Insan pers harus melebur menjadi sebagai bagian dari keluarga besar NKRI.
Mantan Menkominfo ini menambahkan, salah satu yang menjadi perhatian bersama pers adalah gempuran industri digital.Bahkan, dalam perkembangan terakhir, platform digital global turut menggerus keberadaan pers mainstream nasional. Untuk itu, Presiden RI diminta untuk segera memberikan payung hukum untuk memayungi kawan-kawan di dunia media massa./
