JAKARTA, Bisnistoday – Pengamat kebijakan publik berpandangan pembangunan IKN (Ibukota Negara) seharusnya mempertimbangkan kemampuan dari APBN dan situasi keuangan global. Apabila realiasasi investor belum masuk sampai akhir 2023, sebaiknya APBN 2024 tidak perlu lagi diberikan kepada IKN lagi.
“Miris, IKN belum memiliki investor pengganti sekelas Softbank, padahal dana yang digunakan APBN untuk IKN totalnya sudah mencapai Rp29 triliun yang terdiri APBN 2022 sebesar Rp5,1 triliun dan APBN 2023 sebesar Rp23,9 triliun,” ungkap Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institue dan Kepala Pusat Studi Ekonomi Politik UPN VJ, di Jakarta, Selasa (23/5).
Achmad Nur menuturkan, total keuangan negara untuk IKN 2022-2023 tersebut senilai Rp29 triliun atau sudah sebanding dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat) tahun ini.
“Sedih, dana Rp29 triliun IKN tersebut belum bermanfaat apa-apa padahal bila APBN direalokasi dengan benar bisa membantu 10 juta keluarga tambahan untuk program keluarga harapan,” cetusnya.
Ia mengutarkan, penggunaan APBN untuk IKN diprediksi totalnya adalah Rp89,4 triliun, sisanya menggunakan pembiayaan KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, dan BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun. Rencananya Pembangunan IKN membutuhkan dana Rp466 triliun.
“IKN Sudah 2 tahun berjalan, namun rencana pembiayaan KPBU dan swasta masih Nol besar, begitu juga pembiayaan BUMN serta BUMD masih belum ada. Begitulah yang diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono pada Rabu 3/05/2023,” tukasnya.
Investor Mengantri
Investasi, lanjut Achmad Nur, baik dari KPBU, swasta maupun BUMN dan BUMD belum terealisasi per Mei 2023. Padahal Presiden dalam acara groundbreaking IKN pada Agustus tahun lalu mengatakan investor IKN sudah antri.
“Apabila realiasasi investor belum masuk sampai akhir 2023, sebaiknya APBN 2024 tidak perlu lagi diberikan kepada IKN,” tegasnya.
Achmad Nur berpangangan, alasannya adalah daripada membuang sumberdaya kekayaan negara untuk IKN yang peminat investornya belum serius, sebaiknya APBN digunakan untuk memperkuat anggaran pembangunan SDM dan pendidikan serta mitigasi penurunan daya beli masyakarat dampak resesi global 2023./
