JAKARTA, Bisnistoday – Mayoritas masyarakat secara terus menerus merasakan adanya krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga pangan. Perasaan krisis ekonomi, tidak hanya dirasakan oleh ibu rumah tangga tetapi sudah menyeluruh seperti kaum muda merasakan hal yang sama. Hal ini diungkapkan Rico Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median di Jakarta, Rabu (27/7).
“Hampir seluruh usia mengakui adanya perasaan krisis, juga menimpa anak muda. Ini bisa terjadi mungkin dirasakan orang tua atau saudaranya. Masalah ekonomi menjadi titik terberat dan stabilitas harga dan hampir 90% menjawab demikian,” ungkap Rico Marbun saat Gelora Talks bertema : Kenaikan harga-harga menggelisahkan warga: Apa kabar Indonesia? secara daring, di Jakarta, Rabu (27/7).
“Dibanding dengan problem bidang lainnya seperti pendidikan, atau keamanaan dan lainnya, perasaan adanya krisis ekonomi dan harga, lebih mencolok, atau jadi top of main public,” tambah Rico.
Perasaan masyarakat ini, tegas Rico Marbun seharusnya menjadi perhatian publik dan pemerintah. Sebab, publik telah merasakan performa ekonomi dan situasi memburuk. Kondisi ini, menurutnya, akan berimplimasi dan membawa perubahan konstelasi politik khususnya legitimasi politik.
Baca juga : Partai Gelora: Indonesia Mesti Waspada Ancaman Krisis Pangan
“Sri Lanka contoh nyata, dalam waktu singkat pemerintah tumbang. Begitupun menimpa negara maju, seperti Inggris dan Itali, perdana menteri mengajukan resign.”
Legitimasi Melemah
Rico memperkirakan, kalau saja kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat terus merosot, Indonesia akan mengalami dampak yang tidak jauh berbeda. Pengaruh kekuatan partai lama juga akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Sebaliknya, partai baru yang menawarkan ide yang cemerlang berpeluang mendapat dukungan rakyat banyak.
Sebenarnya, lanjut Rico, tugas lembaga survei hanya memotret perasaan masyarakat untuk disampaikan. Perasaan negatif seperti kekhawatiran, waspada, takut, marah dan lainnya lebih dominan dirasakan masyarakat saat ini. “Jadi perasaan juga terinfeksi dari dampak pandemik, bukan hanya infeksi Covid-19,” ujarnya.
Ketua Umum Gelora Indonesia, Anis Matta menuturkan, bahwa angka inflasi yang terungkap dalam data BPS sebesar 4,5 % relatif umum. Tetapi sesungguhnya, kemungkinan secara spesifik harga sektor pangan diperkirakan sudah melambung 9% lebih.
“Memang riwayat terjadi krisis 98 lampau, semua ekonom mengatakan mantranya fundamental kuat, tetapi tiba-tiba jeblok dan terjadi krisis. Tanda ini, di negara yang kuat saja seperti Amerika Serikat, sudah ada pemandangan antre makanan,” tuturnya.
Ketahanan Pangan Rapuh
Ketua YLKI, Tulus Abadi menilai terjadinya gejolak harga pangan karena kondisi Indonesia begitu rapuh dalam tatanan pangan. Fluktuasi harga pangan, menurut Tulus sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2021, dengan mulai terlihat lonjakan harga minyak goreng.” Begitupun, disusul lonjakan harga BBM, yang sulit dihindari,” tuturnya.
Menurut Tulus, fluktuasi harga pangan tidak semata karena faktor eksternal pelambatan ekonomi dan kecamuk perang Rusia-Ukraina, tetapi juga disumbang adanya keterbatasan pasokan didalam negeri sendiri. “Terlebih, mirisnya mengapa menggantungkan gandum yang tidak diproduksi secara lokal. Kita pengonsumsi mie nomor dua dunia, dan juga roti yang mengandalkan bahan impor,” terangnya.
Untuk itu, Tulus sangat menantikan peran Badan Pangan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan gejolak pangan. BPN harus mampu membenahi sendi-sendi pasokan, distribusi dan konsumsi pangan.
“Terlebih sekarang, juga kondisi iklim global tak bersahabat, selain pasokan tak merata. Misalnya, Australia sedang mengalami kebakaran maka harga daging melonjak. Sedangkan, mengalihkan impor dari India, malah diduga kuat membawa virus PMK,” tuturnya.
Tidak hanya pangan, menurut Tulus kerentanan juga terjadi bidang energi seperti ketersediaan gas. Pertamina belum lama ini menyesuaian harga Elpiji komersial yang mana kendati masih dibawah biaya produksinya.
“Kebutuhan gas juga belum mandiri, karena mengandalkan impor, sehingga harus disesuaikan. Sedangkan LPG 3 Kg terus disubsidi dengan barang yang sama, sehingga memicu konsumen bermigrasi ke LPG 3 Kg,” tuturnya.
Peran Badan Pangan Nasional
Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) mengutarakan, BPN berperan melakukan koordinasi tiga kementerian seperti Pertanian, Perdagangan serta BUMN sekaligus. “Kedepan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan,” tuturnya.
Ia mengharapkan adanya harga wajar barang kebutuhan pangan sampai ditangan konsumen. Bagaimana menghadirkan harga pokok pembelian {HPP) dengan tambah margin yang wajar, termasuk biaya logistic dan lainnya. “Intinya menghadirkan harga pangan yang wajar dan terbaik untuk konsumen,” terangnya.
Kepala BPN ini menambahkan, saat ini sudah disiapkan early warning system untuk memantau ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini terutama untuk memantau empat komoditas utama yang menggantungkan impor seperti, kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula konsumsi. “Misalnya untuk menjaga stabilitas harga beras, sudah dipetakan dengan kebutuhan setahun sekitar 29,5 juta ton, dan diharapkan surplus 7,5 juta ton dicapai tahun 2023 mendatang,” tambahnya./
