JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta untuk segera turun tangan mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang membuat makin sengsara rakyat. Pemerintah hingga sekarang belum mampu menghadirkan ekosistem pengendalian kebutuhan pangan yang mendasar bagi rakyat. Begitupun yang terjadi pada usaha warung kelontong, seperti hidup segan matipun juga tak mau.
“Pemerintah harus hadir, turun tangan hal ini, jangan biarkan rakyat berjuang hidup sendiri.Para pedagang kaki lima, kalau berjualan biaya produksi mahal, sedangkan kalau dijual lebih tinggi, siapa yang kuat beli, karena daya beli belum pulih. Tak sedikit mereka pilih tak berdagang,” tegas Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun Atmo, kepada media di Jakarta, Selasa (28/12).
Ali Mahsun mengatakan, sekarang ini harga gas Elpiji 12 Kg naik, harga telor selangit, harga minyak goreng belum turun, harga cabai rawit ikut melonjak. Himpitan apalagi yang harus ditanggung rakyat yang saat ini masih dirundung badai covid-19. “Seperti harga gas, kalau sudah naik, rasanya sulit turun kembali,” tukasnya.
Menurut Ali Mahsun, Pertamina sebagai BUMN jangan mengeluhkan harga gas ke rakyat. Hadirnya BUMN memang salah satunya untuk melayani rakyat terutama golongan masyarakat ekonomi lemah.
“Pertamina saya rasa tidak lantas bangkrut, karena subsidi harga gas. Sebagai rakyat, tentu tidak mau tahu urusan BUMN, pemerintah utang dari mana terserah. Yang penting negara tak boleh semena-mena menghadapi rakyat. Negara hadir melindungi segenap bangsa, ini amanah UUD 45 dan Pancasila,” cetusnya.
Tidak hanya kenaikan harga bahan, menurut Ali Mahsun, para pedagang juga dikejar-kejar proses digitalisasi seperti FIB, sertifikasi halal, dan lainnya dalam rangka transformasi non formal ke pedagang formal. “Kami minta semua biaya proses ini, sebaiknya digratiskan saja.Benar-benar membebani para usaha gurem, dan mana keberpihakannya,” tegas Ali.
Para Pedagang sekarang ini, lanjut Ali Mahsun seperti buah simalakama, berdagang mati, tidak berdagang juga sulit hidup. Pedagang kaki lima sekarang ini dihadapkan pada persoalan yang sulit dalam usahanya.
“Pilihannya porsi dikurangi. Ini pilihan pahit, kalau tetap berjalan biasa bakal merugi dan bangkrut, disisi lain kenaikan produksi juga tak jalan. Kalau tidak memungkinkan adaptasi usaha sementara tutup,” ujarnya.
Lindungi Ekonomi Lemah
Ali Mahsun Atmo mendesak pemerintah segera melakukan perlindungan terhadap ekonomi lemah. Hal tersebut dilakukan dengan jalan memberikan bantuan sembako langsung kepada masyarakat. Kedua, memberikan subsidi atau kebijakan yang meredam gejolak harga kebutuhan pokok.
“Dalam pemberikan bantuan bahan pokok, harus disalurkan langsung kepada penerima, dengan merangkul kepada komunitas di lapangan yang tahu persis kondisinya,” tukasnya.
Selain itu, ketiga menurut Ali Mahsun, Presiden Jokowi diminta terbitkan peraturan baru terkait BI Checking yang menghambat geliat dunia usaha mikro. Bagi pedagang yang tak lolos BI Checking yang terjadi malah terperangkap praktik Pinjaman Online (Pinjol).
“Terpenting lainnya adalah proses digitalisai menuju pedagang formal jangan dipaksakan, karena sangat sulit karena berbagai benturan keadaan. Dan sebaiknya, proses ini juga digratiskan untuk mendorong geliat usaha mikro,” terangnya.
Seperti diketahui harga cabai sekarang sudah menyentuh Rp160 ribu per Kg, dari kondisi normal cabai Rp 30 ribu per Kg, harga telor ayam yang biasa senilai Rp23 ribu per Kg, sekarang harga sudah melambung diatar Rp32 ribu per Kg. Demikian juga harga gas untuk ukuran 12 Kg naik menjadi sekitar Rp163 ribu. Ditengah situasi gejolak harga, hingga kini harga minyak goreng juga masih tinggi./
