JAKARTA, Bisnistoday – Pengamat ekonomi memperkirakan kabinet Probowo-Gibran bakal diisi mayoritas para politikus yang berada dalam koalisi besarnya. Para politikus ini tentu akan berjuang sekuat tenaga untuk memaksimalkan anggaran di kementeraian atau lembaganya. Wajar, muncul dugaan akan terjadi adanya praktik predator anggaran.
Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ”Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif” di Jakarta, Rabu, (1/5). Ekonom Senior INDEF, Didik J Rachbini memperkirakan, apabila banyak partai poliitik yang bergabung ke pemerintah atau koalisi gemuk, tentu akan meminta jatah politikusnya untuk duduk di pemerintahan.
“Perilaku politisi demagog, diantaranya menteri-menteri dari partai politik cenderung akan menggunakan kekuasaannya menjadi predator anggaran,” cetus Didik J Rachbini dalam diskusi.
Didik meramalkan, ketika para politikus memegang pemerintah tentu akan sekuat tenaga untuk mengusulkan anggaran yang maksimal (budget maximizer). “Perilaku politik kita terjebak ke dalam perilaku budget maximizer akut.”
Menurut Didik, perilaku tersebut, sebenarnya wajar jika politisi terpilih maka pasti akan memaksimumkan budget dalam mensejahteraan konstituennya. Disisi lain, dalam hukum pasar yang sehat, ekonomi akan tumbuh disertai inovasi yang berkembang. “Tapi dalam pasar yang sakit, akan tejadi berbagai masalah kesenjangan ekonomi, kemiskinan, social chaos dan lainya.”
DIdik menuturkan, perilaku budget maximizer akan terjadi pada situasi politik Indonesia yang mengalami backsliding democracy akut. Akibatnya, check and balances lumpuh di masa Presiden Jokowi. “Apakah situasi itu berlanjut ke depan? Jika koalisi kekuasaan kembali ke angka 80% menguasai parlemen, maka political market tidak akan sehat. Akan kembali muncul politisi demagog, yang mementingkan dirinya sendiri.”
Sementara Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF mengatakan, kabinet koalisi yang besar, memang akan menguntungkan bagi presiden terpilih untuk memperlancar program-programnya. “Tetapi itu juga indikasi akan lumpuhnya check and balances di parlemen. Backsliding democracy antara lain tercipta dari tiadanya resistensi parlemen terhadap segala kebijakan eksekutif.”
Andy mengatakan, dukungan koalisi yang besar juga otomatis akan menciptakan kabinet yang besar dan karenanya, membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar. Kabinet Prabowo – Gibran kemungkinan akan didominasi oleh politisi. Setidaknya, politisi dapat memegang Kementerian non-ekonomi agar kepercayaan pasar dan pelaku usaha tetap terjaga. Selain itu, komposisi koalisi perlu terjaga hingga akhir periode.
Pemerintahan Tak Efektif
Andry mengatakan, perekonomian nasional tidak bisa berkembang karena tata kelola pemerintah tidak efektif. Dari sisi efektifitas tata kelola pemerintahan Indonesia dibanding negara ASEAN lain berada di ranking kedua terendah.
Padahal, lanjut Andry, Institusi dan tata kelola yang baik akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pemerintahan juga secara signifikan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, susunan kabinet akan menjadi cerminan seberapa efektif pemerintahan akan dijalankan.
“Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun belakangan ini terus mengalami stagnasi, bisa jadi salah satu alasannya karena minimnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi.”/
