BALI, Bisnistoday- Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong negara-negara anggota G20 menyinkronkan pemulihan global dari dampak pandemi Covid-19. Pasalnya, saat ini global memiliki beberapa tantangan termasuk masih berlangsungnya pandemi Covid-19, akses vaksin yang tidak merata, keuangan berkelanjutan hingga pemanfaatan teknologi digital.
“Saya yakin forum G20 akan mampu dan datang tidak hanya berkomunikasi karena yang paling penting adalah aksi kebijakan yang dapat membangun kepercayaan bagi dunia global,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12).
Ia mengatakan langkah beberapa negara yang mulai melonggarkan kebijakan tentang Covid-19, sementara beberapa negara lain masih perlu mengetatkan kebijakan membuat situasi dunia tidak sinkron termasuk terciptanya inflasi yang tinggi.
Tak hanya itu, tidak sinkronnya pemulihan turut tercermin dari distribusi vaksin yang belum merata mengingat di negara maju rata-rata realisasinya 80 persen dari penduduk sedangkan di negara miskin aksesnya belum merata. Padahal seharusnya produksi vaksin Covid-19 secara global bisa untuk memvaksinasi 80 persen penduduk dunia.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, finansial berkelanjutan yang berkaitan dengan perubahan iklim juga menjadi hal yang perlu disinkronkan mengingat tantangan ini bukan hanya tanggung jawab masing-masing negara.
Ia menekankan Presidensi G20 Indonesia harus membahas lebih konkrit tentang inisiatif pembiayaan berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim, mekanisme transisi energi dan komitmen terhadap kehutanan. “Teknologi digital juga jelas sangat kritis ini termasuk inklusi keuangan,” ujarnya.
Menurutnya, G20 mampu membangun kepercayaan bagi dunia global dalam pemulihan mengingat negara anggota G20 memiliki kontribusi 80 persen dari PDB global sehingga dapat mempengaruhi ekonomi, perdagangan dan investasi.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani ingin Presidensi G20 Indonesia dapat mengeluarkan hasil yang nyata dan substantif seperti membuat peta jalan kesiapsiagaan dan respon pencegahan bencana pandemi.
Kepentingan Domestik
Dalam kesepatan sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia akan menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik. “Ini juga akan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak baik negara maju maupun negara berkembang,” tambahnya.
Hal itu akan diwujudkan dalam Presidensi G20 Indonesia yang salah satunya melalui pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pada jalur keuangan atau finance track.
Perry menuturkan pertemuan ini berperan penting untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Ia mengatakan agenda prioritas finance track dalam Presidensi G20 ini juga relevan dengan tugas BI, seperti kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter.
Kemudian juga penerapan regulasi di sektor keuangan yang harus memperhatikan kesiapan sektor keuangan serta digitalisasi sistem pembayaran, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC).
Perry Warjyo merinci dalam Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues yaitu mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global serta Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN).
Berikutnya meningkatkan arus modal, melanjutkan inisiatif kesenjangan data atau Data Gap Initiatives, meningkatkan reformasi regulasi sektor keuangan serta memperkuat pengelolaan dan transparansi utang.
Selanjutnya mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif serta optimalisasi dukungan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral (MDBs).
Terakhir yaitu memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, sekaligus melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah seperti di kawasan Afrika./
