JAKARTA, Bisnistoday – Keterkaitan isu iklim dan perdagangan semakin masif dan mendorong setiap negara melakukan mitigasi serta menyusun strategi menghadapi perubahan iklim. Indonesia harus memiliki strategi kebijakan yang adaptif agar tetap dapat bersaing pada sektor perdagangan global dengan tetap memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC).
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan saat pembukaan program Action on Climate and Trade (ACT) untuk Indonesia, Senin (6/5) di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta. Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh BKPerdag menjadi titik fokus (focal point) untuk program ACT di Indonesia.
“Praktik perdagangan yang berhubungan dengan isu iklim mulai bermunculan dan membuat negara-negara di dunia memerlukan mitigasi dan adaptasi, termasuk Indonesia. Program ACT hadir untuk memberikan strategi mitigasi dan adaptasi terkait isu iklim tersebut agar negara-negara di dunia tetap dapat bersaing pada perdagangan global dengan memenuhi komitmen NDC,” ujar Kasan.
Kasan menjelaskan, ACT merupakan program yang diinisiasi tiga lembaga internasional, yaitu World Bank (WB), World Economic Forum (WEF), dan World Trade Organization (WTO) yang diluncurkan secara resmi pada 20 April 2023 lalu. Program ACT di Indonesia akan berlangsung selama enam sampai sembilan bulan dengan tahapan penyampaian dokumen komitmen awal (letter of intent/LOI) oleh Pemerintah Indonesia pada awal April lalu.
“Program ACT akan diawali dengan pelaksanaan scoping mission visit yang akan berlangsung pada 6-14 Mei 2024. Selanjutnya, diteruskan dengan finalisasi kerangka acuan (term of reference/TOR) kegiatan ACT, serta pelaksanaan forum diskusi atau lokakarya pada November 2024 mendatang,” kata Kasan.
Program Action on Climate and Trade
Lebih lanjut Kasan menyampaikan, lembaga inisiator ACT memiliki perannya masing-masing. WB memiliki peran untuk melakukan analisis, WEF memiliki peran dalam pelaksanaan forum diskusi dan lokakarya, sementara WTO memiliki peran untuk pemberian data dan informasi.
“Adapun BKPerdag memiliki peran untuk berkolaborasi dengan WB, WEF, dan WTO. Selain itu, BKPerdag juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait,” ungkap Kasan.
Kasan mengatakan, Indonesia bersama Rwanda menjadi negara yang terlibat dalam fase pertama program ACT tahun ini. Hasil analisis yang akan disusun dari program ACT nantinya diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional di kawasan Asia Pasifik dalam penanganan isu perdagangan terkait dengan perubahan iklim.
Menurut Kasan, dua aspek utama yang perlu disoroti dalam program ACT, yaitu transparansi dan kerahasiaan. Transparansi menjadi kunci dalam menyusun analisis yang sesuai dengan kebutuhan iklim dan arus perdagangan Indonesia. Kerahasiaan juga penting untuk melindungi kepentingan negara.
“Kami perlu memperhatikan apa yang tertulis dalam kerangka acuan ACT. Perlu adanya pemahaman yang jelas dari lembaga inisiator ACT mengenai informasi dan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami ingin memastikan proses pengembangan progam ACT sesusai dengan kebutuhan iklim dan arus perdagangan Indonesia,” imbuh Kasan. /
