JAKARTA, Bisnistoday Ancaman pemadaman listrik massal kembali menghantui wilayah Sumatra. PT PLN (Persero) memperingatkan bahwa pasokan batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu kini berada di titik kritis, dengan sisa stok hanya cukup untuk tiga hari operasional. Kondisi ini dipicu terhentinya distribusi batubara akibat pembatasan operasional truk angkutan di wilayah Sumatra Selatan.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, menyatakan bahwa penghentian distribusi batubara terjadi setelah adanya desakan dan pembatasan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang didukung DPRD setempat terhadap aktivitas truk pengangkut batubara, khususnya yang melintas di kawasan Lubuk Linggau.
“Saat ini PLTU tidak mendapatkan pasokan batubara. Stok yang tersedia sangat terbatas dan hanya cukup untuk sekitar tiga hari ke depan,” ujar Rizal, Kamis (22/1).
PLTU Bengkulu merupakan bagian krusial dari sistem kelistrikan Sumatra bagian selatan. Gangguan suplai energi primer ini berpotensi menurunkan kapasitas pembangkitan dan memicu pemadaman listrik tidak hanya di Bengkulu, tetapi juga Sumatra Selatan hingga Jambi.
“Jika distribusi batubara tidak segera dinormalkan, pemadaman listrik bisa meluas. Dampaknya bukan hanya pada rumah tangga, tetapi juga aktivitas ekonomi, industri, dan layanan publik,” tegas Rizal.
Sebelumnya, operasional sekitar 150 truk batubara dibatasi menyusul aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat terkait dampak lingkungan, keselamatan, serta kepadatan lalu lintas akibat aktivitas angkutan batubara. Namun, di sisi lain, batubara masih menjadi tulang punggung pasokan energi bagi PLTU yang menyuplai listrik ke jutaan pelanggan di Sumatra.
PLN pun secara terbuka meminta Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru untuk membuka kembali akses jalan bagi truk batubara demi menjaga keandalan sistem kelistrikan regional.
“Saya meminta dengan hormat agar akses distribusi batubara dibuka kembali demi memenuhi kebutuhan pasokan PLTU Bengkulu,” kata Rizal.
PLN menegaskan bahwa kelistrikan merupakan kepentingan strategis nasional. Gangguan berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di wilayah Sumatra.
Meski demikian, PLN menyatakan memahami kekhawatiran pemerintah daerah terkait dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan pelat merah itu mendorong dialog dan solusi bersama agar kepentingan masyarakat lokal dapat diakomodasi tanpa mengorbankan hak publik atas listrik yang andal.
“Jika suplai batubara terhenti terlalu lama, pemadaman listrik menjadi tidak terhindarkan. Dan masyarakatlah yang akan paling merasakan dampaknya,” pungkas Rizal.
Saat ini, PLN mengklaim terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah krisis listrik dan memastikan distribusi batubara kembali berjalan normal.
