JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian segera mengimpor bahan baku plastik dari negara-negara di kawasan yang bebas dari gejolak, seperti Afrika, India dan Amerika. Ini menjadi strategi pemerintah menghadapi lonjakan harga bahan baku plastik akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik sangat tinggi, mencapai 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi bahan baku melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik, sehingga mengganggu rantai pasok global.
“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Kamis (9/4).
Maman mengatakan akan mempercepat impor dari negara-negara tersebut mengingat kenaikan tajam harga plastik yang berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis pengusaha UMKM. Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan.
Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia pada 2026 menunjukkan kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik, bahkan menyebabkan sejumlah lini produksi terhenti. Dampaknya, harga plastik di tingkat eceran meningkat tajam dan menekan kinerja pengusaha UMKM, dengan penurunan omzet hingga 50 persen.
Padahal, mayoritas pengusaha UMKM bidang makanan dan minuman masih bergantung pada kemasan plastik. Industri kemasan plastik dalam negeri sendiri mendominasi pasar hingga 67,61 persen pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar.
Bahan Baku Alternatif
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik. Sejumlah bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar diolah menjadi bioplastik sebagai alternatif kemasan yang menggantikan nafta.
“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.
Ia menambahkan, rumput laut dan singkong yang melimpah di Indonesia sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif plastik. Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi. Dengan dorongan kebijakan yang tepat, permintaan dapat meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien.
Sejumlah pengusaha UKM juga telah memulai produksi plastik berbasis rumput laut, bahkan mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif tersebut agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” ujar Maman.
Pemerintah juga sedang mengkaji berbagai kebijakan pendukung, antara lain subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, penerapan prinsip pengurangan penggunaan plastik, serta pelatihan dan pendampingan untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
