JAKARTA, Bisnistoday- Dewan menilai pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) oleh Kementerian PUPR belum berjalan secara efektif. Salah satu anggota dewan yang mengecek langsung di lapangan, banyak pekerja rakya khususnya di wilayah Sulawesi Utara tidak dikerjakan oleh orang setempat.
“Program padat karya tunai, saya cermati preservasi jalan dan jembatan. Saya tanya kalian dari mana, rakyat pekerja dari luar, ternyata orang-orang kontraktor bayangan.”
Herson Mayulu
“Program padat karya tunai, saya cermati preservasi jalan dan jembatan. Saya tanya kalian dari mana, rakyat pekerja dari luar, ternyata orang-orang kontraktor bayangan,” ungkap Anggota Kom V, Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) Herson Mayulu dalam rapat koordinasi dengan Dirjen Bina Marga, KemenPUPR di Jakarta, kemarin.
Herson menegaskan, apabila ada program padat karya berada di lokasi Kapupaten atau Kota bersangkutan harus diberikan pekerjaan dari masyarakat setempat. Program padat karya selayaknya dikoordinasikan dengan kepala desa setempat, bukan dikerjakan oleh orang-orang yang dipercayakan oleh Satker. “Kalau padat karya, kerjasama dengan kepala desa. Yang kerja pemangkasan jalan, orang orang lama, yang dipercaya satker,” tegasnya.
Sementara, untuk mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR memperoleh tambahan anggaran TA 2020 sebesar Rp 1,36 triliun yang salah satunya digunakan untuk perluasan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km. Pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada masa lalu, drainase jalan dibuat hanya di sisi jalan untuk menangkap aliran air (run off) pada badan jalan dan belum terhubung sampai pembuatan saluran air akhir atau terpisah dari sistem penyaluran drainase permukiman/lingkungan. Untuk itu, revitalisasi drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase kawasan/lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.
“Wilayah yang jalannya rusak sering kami jumpai karena sistem drainasenya kurang berfungsi. Kementerian PUPR fokus pada pembangunan dan peningkatan drainase khususnya pada jalan nasional,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
PKT revitalisasi drainase jalan nasional secara masif dilaksanakan di 34 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun, diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Pekerjaan PKT melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, sehingga dana anggaran Pemerintah akan terdistribusi hingga ke desa-desa/pelosok.
Kegiatan PKT revitalisasi drainase ditargetkan dapat menyerap 42.215 tenaga kerja. Dari target tersebut, progres anggaran yang telah tersalurkan hingga 13 September 2020 mencapai 15,39% atau sebesar Rp 153,9 miliar dengan menyerap 42.215 tenaga kerja atau 100% dari target. Salah satu pelaksanaan revitalisasi drainase jalan nasional dilakukan di Pulau Papua dengan anggaran Rp 81,4 miliar dan menyerap 14.061 tenaga kerja./
