Anggota Komisi VI DPR Menilai MenkopUKM Miskin Terobosan Kebijakan

JAKARTA, Bisnistoday- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mesti mengakui bahwa kinerjanya belum optimal. Faktanya, di era pandemi Covid-19 sekarang ini pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) banyak yang berguguran dan semakin kolaps.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/7).

Politikus yang akrab disapa Awiek itu menilai bahwa Teten “miskin” terobosan kebijakan. Ia  menyebut Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang digelontorkan Kemenkop banyak yang salah sasaran

“Tidak ada terobosan. BPUM yang disalurkan banyak salah sasaran, meskipun tidak semua UMKM ada di bawah Kemenkop dan UMKM,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya menjadi lembaga yang terdepan dalam penyaluran bantuan kepada para pelaku UKM. “Sebagai leading sector, sesuai nomenklatur kementeriannya, seharusnya terdepan. Maka sebaiknya sampaikan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, lalu perbaiki kinerjanya,” tanda Awiek.

Dalam kesempatan tersebut, Awiek mengapresiasi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LPB) yang secara jantan meminta maaf karena implementasi PPKM Darurat belum optimal. “Menteri Koperasi dan UKM mestinya meniru sikap itu,” tambahnya.

Seperti diberikatakan bahwa LBP sebelumnya meminta maaf karena belum optimalnya PPKM Darurat. Ia berjanji akan terus bekerja keras agar laju penyebaran Covid-19 varian Delta dapat ditekan.

“Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal,” kata Luhut saat konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).

Sebagai informasi, Achmad Baidowi adalah anggota Komisi VI DPR. Komisi IV merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang memiliki ruang lingkup tugas, di antaranya di bidang perdagangan, koperasi, dan UKM. Kemenkop UKM dan Kementerian Perdagangan./