JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia dinilai masih rentan dalam kemandirian pangan nasional. Tantangan pangan nasional yakni populasi penduduk yang tinggi serta climate change menghantui ketersediaan pangan nasional. Terlebih mengkhawatirkan terjadi, saat ini terjadi kegaduhan bahan pangan pokok minyak goreng, ditengah kenyataan pasokan yang melimpah.
“Negara yang memiliki populasi besar tidak lepas dari persoalan kedaulatan pangan. Kendati begitu, semestinya pemerintah telah menyiapkan segara perangkat menuju kemandirian pangan (roadmap),” uangkap Anis Matta, Ketum Partai Gelora Indonesia dalam kegiatan Gelora Talks bertajuk diskusi daring bertajuk “Harga-harga Meroket, Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?” di Jakarta, Rabu (16/3).
Anis Matta mencontohkan, kebijakan Rusia saat menguasai Krimea pada 2014 yang diperkirakan bakal memicu persoalan global. Ketika itu, Rusia sadar, sehingga mengakomodir seluruh kekuatannya untuk mencapai pengamanan pangan nasionalnya.
“Selama delapan tahun kedaulatan pangan dibangun, sehingga jadi eksportir gandum, atau pupuk karena adanya antisipasi. Indonesia mesti juga punya roadmap jelas tentang pangan kendati tidak ada ancaman perang, tetapi populasi kita tinggi dan climate change,” ujarnya.
Berita Terkait : Gelora Talks : Paradigma Kebijakan Pangan Harus Diubah
Lebih lanjut, Ketum Gelora Indonesia, Anis Matta mengatakan, kelangkaan barang dan naiknya harga kebutuhan bahan pangan pokok riil terjadi di lapangan. Apakah ini memang terjadi atas persoalan teknis pasokan pangan nasional atau global. Suka tidak suka, kondisi sekarang ini sudah mengganggu kehidupan politik begitu terasa.
Ia mempertanyakan, apakah semua ini menggambarkan kinerja pemerintah, sehingga perlu diantispasi serius hingga dampak sosial dari persoalan ini. Tentunya, Indonesia sebagai Presidensi G-20 sangat malu dengan kejadian antrian minyak goreng. Persoalan ini harus segera diselesaikan sebelum menjadi ledakan sosial, yang tidak diingingkan.
Sementara, Ketum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO), Hasan Basri mengatakan, sebagai pelaku riil lapangan, seperti diketahui sekarang ini para pedagang dalam kondisi sangat terpojokan. Kebutuhan pokok migor hilang dari peredaran, yang dikambinghitamkan adalah pedagang.
“Pedagang dikambinghitamkan, menyestok barang, itu semua tidak benar. Kami berjualan itu, hanya untuk kebutuhan 2-3 hari, habis dan belanja kembali. Ini yang terjadi di 13 ribu pasar tradisional,” tegasnya.
Sebenarnya, menurut Hasan Basri, harga barang seperti migor ini ada waktu ritualnya, seperti bulan puasa dan menjelang lebaran. Tetapi kejadian migor ini tidak wajar, atau diluar kebiasaan karena berjalan lama dan telah menyulut kegaduhan.
“Ini jadi pertanyaan pedagang, ada apa ini. Pedagang juga tak bisa jawab apa yang ditanyakan konsumen. Persoalan akhirnya terekspos menjadi isu sosial,” terangnya.
Terjadi Miss Management
Ketua YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi menuturkan, kelangkaan minyak goreng memang indikasi adanya miss management dari hulu hingga hilir. Seharusnya kelangkaan migor tidak terjadi, karena Indonesia eksportir terbesar kedua di dunia. Berbeda kalau terjadi persoalan kedelai, gandum dan lainnya. “Pemerintah ini, seakan mengambil kebijakan dengan cara coba-coba,” cetusnya.
Menurut Tulus, seakan pemerintah adalam hal ini Kemendag mengambil kebijakan tanpa melibatkan stakeholders. YLKI salama ini, juga tidak pernah diajak berunding, begitupun APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) tidak disenggol terkait kebijakan sensitif seperti minyak goreng.
“Nah kebijakan migor ini dengan mematok HET dan subsidi terbuka ini terbukti tidak efektif. Intimya, terpenting barangnya ada, dan masyarakat mampu beli,” terangnya.
Ia menyarankan pemerintah mengatur dari aspek marjin tertinggi dari harga minyak goreng. Sebab, pemerintah tak punya barang dan tak punya pasar, hanya kebijakan semata. Kedua, pemerintah juga harus menjamin mutu minyak goreng tersebut. “Kebijakan tidak populis dan tenaga pun juga minimalis,” sindirnya./
