BANDUNG, Bisnistoday – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) menuding Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat cenderung mengedepankan komersialisasi kawasan hutan bukan malah melakukan konservasi hutan. Hal ini ditegaskan, Dede Kurniawan, Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) melalui keteranganya di Bandung, Sabtu (17/8).
BKSDA Jawa sejatinya, mempunyai tugas pokok menjaga kawasan hutan konservasi melalui perlindungan kawasan,pengawetan kawasan untuk kepentingan kelestarian dan keutuhan kawasan. Sebagai unit pelaksana teknis KLHK dibawah direktorat KSDAE KLHK RI sudah menjadi kewajiban bagi BKSDA Jawa Barat untuk memastikan tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi zona konservasi.
“Semestinya, kepentingan pelestarian hutan menjadi prioritas bukan peningkatan penadapatan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) apalagi untuk keuntungan pribadi,” tukas Dede Kurniawan dalam keteranganya.
Contohnya, lanjut Dede, pembangunan Panas Bumi padahal berada di Kawasan Cagar Alam (CA). BBKSDA Jawa Barat sepeti tutup mata akan hal ini, Pembangunan Panas bumi dikawasan CA tentu akan menganggu ruang hidup satwa liar dan tidak jarang menyebabkan konflik antara Satwa Liar dengan Masyarakat. Alih-alih menindak hal tersebut, Malah melakukan perubahan status Kawasan CA Menjadi Taman Wisata Alam (TWA).
Menurutnya, BBK SDA Jawa Barat lebih mendukung pembentukan TWA-TWA karena selain menambah penghasilan juga menjadi tempat untuk oknum-okunum Pegawai menjadi konsultan wisata alam atau bahkan menjadi mafia ijin penerbitan kawasan wisata alam. Dengan mengundang berbagai investor maka penerbitan izin menjadi lahan basah untuk kepentingan pribadi.
“Kami juga melihat, BBKSDA Jawa Barat melakukan Pembiaran terhadap perusakan hutan dikareumbi. Dengan berdalih melakukan pemberdayaan Masyarakat Penyadapan getah pinus yang dilakukan secara ilegal di Kawasan Kareumbi pun dibiarkan. Tindakan pengabaian sama seperti mendukung kegiatan perusakan,” tuturnya.
Dede dalam keteranganya menegaskan, BBKSDA Jawa Barat selalu berdalih bahwa kurang optimalnya kinerja dikarenakan jumlah SDM yang terbatas. Padahal Berbagai program pembentukan kelompok Masyarakat sebagai mitra sudah banyak dilakukan. Seperti pembentukan Forum Kader Konservasi, Masyarakat Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api dll. Hal ini karena kurangnya pembinaan terhadap organisasi-organisasi Masyarakat Mitra. Serta pembentukan organisasi-Organisasi Mitra ini mungkin hanya berorientasi menjadi penyerapan anggaran bukan untuk mempertahankan kondisi kelestarian alam yang lebih subtantif.
“Bahkan kami melihat indikasi bahwa terjadi pemasifan penjualan monyet ekor Panjang. Dengan alasan untuk kebutuhan medis, peningkatan kuota penangkapan dibuat terus meningkat,” terangnya.
Kondisi demikian, lanjut Dede, akan membuat Penurunan populasi monyet ekor Panjang jika dibiarkan terus terjadi. Bahkan status monyet ekorpanjang walaupun belum di lindungi di Indonesia tapi sudah termasuk kedalam Satwa yang rentan. Kondisi penurunan populasi ini tentu akan mengganggu ekosistem alam kedepannya.
Lakukan Evaluasi Kinerja
Dede menegaskan, FK3I menuntut pejabat-pejabat di BBKSDA Jawa Barat dilakukan evaluasi kinerja dan dilakukan pembinaan agar kembali pada marwah sebagai penjaga hutan, meminta tindakan tegas BBKSDA Jawa Barat terhadap kegiatan ilegal penyadapan getah di taman buru karembi,memriksa oknum oknum yang terlibat membackup pengusaha sebagai pengepul serta melakukan sosialisasi intensip terkait penjagaan kawasan hutan, mitigasi konflik manusia dan Satwa, serta melakukan evaluasi dan pemulihan kawasan secara berkala.
“Jika tidak dilakukan Perbaikan tata Kelola. BBKSDA Jawa Barat masih mengedepankan kepentingan ekonomi saja maka lebih baik bubarkan BBKSDA Jawa Barat. Kami melakukan upaya ini atas kepentingan rasa cinta terhadap kawasan yang telah memberikan kesehatan bagi kehidupan, yang menjadi kontorl agar bencana alam tidak terus terjadi dan sebagi Upaya kami untuk mewujudkan keadilan antar generasi.”/
