JAKARTA, Bisnistoday- Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) akan terus memperluas sumber pembiayaan bagi perekonomian Indonesia.
Sumber pembiayaan tidak hanya dari kredit, tapi juga dari penerbitan sekuritas, surat-surat berharga jangka panjang, maupun jangka pendek.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (3/8) mengatakan, perluasan sumber pembiayaan tersebut, tidak hanya melibatkan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tetapi juga surat berharga komersial dan transaksi pasar uang, termasuk lindung nilai atau Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).
Oleh karena itu, FKPPPK yang terdiri dari BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan harmonisasi pengaturan, ketentuan dan kebijakan terkait pembiayaan dari pasar keuangan.
Dengan demikian, ia memastikan terjadi sinergi dari keempat lembaga tersebut yang semakin cepat dan semakin mendukung pengembangan pasar uang domestik.
Perry juga menuturkan integrasi dari infrastruktur pasar uang maupun pasar modal nantinya akan terus dibangun agar menjadi pondasi bagi sumber pembiayaan yang makin kuat kedepannya.
Integrasi infrastruktur pasar uang dan pasar modal ini juga bisa mendorong pasar keuangan Indonesia lebih dalam, lebih efisien, dan lebih menjadi bagian dari reformasi struktural Indonesia maju. “Terutama juga untuk perluasan basis investor di Tanah Air,” kata Perry.
BI, kata Perry, terus mendukung perluasan sumber pembiayaan untuk investasi di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Berbagai produk untuk repo maupun DNDF terus diperkaya, hingga pembangunan infrastruktur pasar uang Electronic Trading Platform (ETV).
“Insya Allah kami juga akan menghadirkan lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif dengan underlying SBN maupun yang berkualitas lainnya,” ungkap Perry.
Kestabilan Keuangan
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pendalaman dan kestabilan sektor keuangan dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Jika suatu negara memiliki sektor keuangan dan pasar keuangan yang dalam dan stabil maka mereka akan lebih bisa mampu membangun secara berkelanjutan,” katanya.
Sri Mulyani menyatakan pendalaman sektor keuangan harus dilakukan agar tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global maupun regional sehingga pembangunan dan perekonomian Tanah Air menjadi lebih stabil.
Ia menjelaskan terkadang ketika pemerintah sedang fokus membangun namun tiba-tiba ada sebuah perubahan kebijakan atau gejolak di suatu negara lain maka progres perekonomian dalam negeri terpengaruh.
Selain itu, pendalaman juga harus dilakukan mengingat 70 persen dari sektor keuangan didominasi oleh sektor perbankan yang pada masa krisis pandemi Covid-19 ketahanannya sedang sangat rentan.
Banyak sektor perbankan di masa pandemi yang mencatatkan pertumbuhan kredit negatif karena tidak dapat menyalurkan kredit sehingga akan menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi sangat sulit.
Ia melanjutkan, pendalaman sektor keuangan juga dapat dilakukan dengan memperluas investor terutama di level ritel karena jumlah investor baru di Tanah Air masih tergolong kecil.
Ia mencontohkan, pada penawaran instrumen Surat Utang Negara (SUN) ritel yaitu Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR010 hanya terdapat 9.068 investor baru.
“Jika dibandingkan penduduk Indonesia atau para pekerja Indonesia maka angka ini masih kecil,” ujarnya.
Oleh sebab itu, perluasan investor baru hanya bisa terwujud jika pemerintah gencar melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi sektor keuangan./
