JAKARTA, Bisnistoday- Kebijakan impor komoditi beras saat ini bukanlah solusi di tengah kondisi para petani di sejumlah daerah yang saat ini sedang memasuki masa panen.
“Impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah solusi, terlebih petani di sejumlah daerah tengah memasuki masa panen,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat hadir melakukan panen perdana padi varietas nutri zinc di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, Selasa (23/3).
LaNyalla hadir dilokasi panen padi bersama senator NTT Asyera RA Wundalero, senator Lampung Bustami Zainudin, serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya bersama unsur forkopimda setempat.
Dalam kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur mengatakan impor beras bukanlah solusi karena selain para petani di sejumlah daerah di Tanah Air sedang memasuki massa panen, cadangan beras di gudang Bulog juga masih mencukupi.
Baca juga : Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Beras
“Masalah kita bukan kekurangan beras karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog juga masih mencukup,” katanya.
Ia melanjutkan, “Masalah kita adalah belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras dengan mengatur supply chain yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok.”
Untuk itu LaNyalla mengatakan mendukung langkah Bulog yang menjelaskan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini stok beras nasional.
Menurutnya, persoalan persediaan beras harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.
“Kebijakan ini sangat luas, mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani, apakah ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani,” katanya.
Ia menambahan dalam tata niaga pangan dibutuhkan pula data yang konkret terkait ketersediaan dan kebutuhan komoditas. Selain itu juga data terkait pasokan dan permintaan, termasuk rantai distribusi komoditas.
“Di sini kita bicara supply chain management. Bagaimana memindahkan atau mendistribusikan hasil komoditas ke daerah atau wilayah yang membutuhkan. Sehingga untuk mengatasi kelangkaan komoditas di wilayah non-penghasil bukan dijawab dengan kebijakan impor,” katanya.
Fraksi PDIP Menolak
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto menegaskan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR menolak rencana pemerintah pusat melakukan kebijakan impor beras saat panen raya karena dinilai merugikan para petani.
Pria yang biasa disapa Bambang Pacul itu mempertanyakan alasan pemerintah berencana mengimpor beras, sedangkan para petani secara nasional memasuki panen raya, bahkan terjadi surplus di Jawa Tengah.
“Nanti kami (anggota DPR RI) akan lakukan penolakan di Komisi IV dan Komisi VI. Komisi IV terkait produksinya, sedangkan Komisi VI menyangkut perdagangannya,” ujarnya. Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021./
