www.bisnistoday.co.id
Sabtu , 15 Juni 2024
Home EKONOMI KemenkopUKM dan Polri Lindungi Koperasi Simpan Pinjam
EKONOMI

KemenkopUKM dan Polri Lindungi Koperasi Simpan Pinjam

kerjasama Kemenkop dan Polri
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan lembaga-lembaga dan atau orang-orang yang berusaha menghimpun dana masyarakat secara tidak benar, namun berkedok koperasi.

Kerja sama dua lembaga negara tersebut disekapakti dalam Rapat Koordinasi dari pimpinan dua lembaga negara tersebut di Jakarta, Rabu (17/6) sebagaimana dalam siaran persnya KemenkopUKM, Jumat (19/6).

Hadir dalam rapat itu adalah Deputi Bidang Pengawasan, KemenkopUKM, Ahmad Zabadi; Staf Khusus MenkopUKM, Agus Santoso; beserta Jajaran KemenkopUKM, sedangkan dari Bareskrim Polri adalah Kombes Pol T. Widodo Rahino dan Kombes Pol Helfi Assegaf berserta jajaran dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Ahmad Zabadi mengatakan, koperasi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mendorong inklusi keuangan.Saat ini jumlah koperasi aktif melayani anggota dan masyarakat di seluruh Indonesia berjumlah 123.048, diantaranya terdapat 16.435 unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang tersebar diseluruh Indonesia.

Ia mengatakan, secara langsung koperasi telah berperan memfasilitasi kebutuhan termasuk pembiayaan bagi anggota koperasi yang berjumlah sekitar 22 Juta orang, pada umumnya pelaku usaha mikro dan kecil.

Di tengah Covid-19, saat ini keberadaan KSP semakin dirasakan manfaatnya, karena bagi usaha mikro dan kecil, koperasi lebih familiar dan sangat mudah di akses dan terjangkau.Namun demikian, kata dia, pentingnya integritas dan kompetensi pengurus dan pengelola koperasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat, di samping pengelolaan koperasi harus semakin transaparan dan akuntabel. Karena ini merupakan first line of defence (garis pertahanan pertama) dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

“Praktik investasi bodong/illegal dan praktik menyerupai perbankan yang berkedok koperasi harus diambil tindakan penegakan hukum. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi oknum yang menggunakan koperasi sebagai topeng untuk melakukan praktek yang menyimpang aturan dan merugikan masyarakat serta menciderai citra koperasi.”

Ahmad Zabadi

Pihak Bareskrim memaparkan bahwa koperasi seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghimpun dana masyarakat secara illegal.
Dengan iming-iming simpanan dengan tingkat bunga tinggi, koperasi berhasil menghimpun anggota dalam waktu singkat dengan jumlah simpanan yang besar.

Pada kasus KSP Indosurya dalam jangka waktu 6 tahun, KSP Indosurya berhasil menarik anggota lebih dari 32.000 dan jumlah simpanan 14, 3 triliun. Begitu juga KSP Hanson Mitra Mandiri, dalam jangka waktu kurang dari 2 Tahun berhasil menghimpun dana masyarakat lebih dari 728 miliar.

Bagian Sistem Keuangan

Dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus MenkopUKM Agus Santoso menyampaikan, KSP merupakan bagian dari sistem keuangan nasional, sehingga proses pengawasannya beririsan dengan otoritas lain, seperti dengan OJK terkait pengawasan produk jasa keuangan koperasi, BI terkait pengawasan di ranah sistem pembayaran, Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) di ranah pencegahan dan pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) khususnya terkait dengan kepatuhan pelaporan, baik laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai, selain pengawasan yang dilakukan oleh KemenkopUKM terkait dengan kepatuhan aturan kelembagaan koperasi dan pengawasan kesehatan usaha koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, KemenkopUKM dan Bareskrim POLRI menyepakati untuk melakukan sosialisasi dan pengembangan kapasitas (Capacity Building) kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Satgas Pengawas Koperasi yang saat ini berjumlah 1.712 orang di seluruh Indonesia.

Di samping itu, juga disepakati apabila diperlukan, untuk pembentukan Tim Pemeriksaan Bersama untuk mengantisipasi potensi dan penyimpangan penyelengaraan koperasi yang melanggar peraturan perundang- undangan.”Ke depan atas permasalahan penyimpangan yang terjadi di koperasi, dimungkinkan untuk dilakukan penanganan dan ekpose bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Bareskrim Polri.”

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

Happy Anniversary Bisnistoday.co.id

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

Agraria Summit
EKONOMI

Kementerian ATR/BPN Segera Gelar Reforma Agraria Summit 2024

DENPASAR, Bisnistoday - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui...

EKONOMI

Menteri AHY Pacu Sertipikasi Tanah Jelang Agraria Summit

KAB. BADUNG- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus...

EKONOMI

Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034

JAKARTA, Bisnistoday - Ketua Umum IKA Unair Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan...

EKONOMI

Hari Laut Sedunia 2024: Jaga Laut, Jaga Kehidupan!

JAKARTA, Bisnistoday - Setiap 8 Juni, seluruh dunia memperingati momentum tersebut sebagai...