Ketika Alam Tidak Lagi Memaafkan: Deforestasi, Cuaca Ekstrem, dan Harga Mahal Pembangunan

BANJIR dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera pada penghujung 2025 hingga awal 2026 bukan sekadar peristiwa alam biasa. Di balik derasnya hujan dan munculnya siklon tropis, tersimpan persoalan yang jauh lebih struktural: rusaknya hubungan manusia dengan alamnya sendiri. Angka 1.117 korban jiwa dan ratusan ribu warga terdampak bukan hanya statistik bencana, melainkan cermin kegagalan kolektif dalam menjaga daya dukung lingkungan

Selama bertahun-tahun, deforestasi diperlakukan sebagai konsekuensi tak terelakkan dari pembangunan. Hutan dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi, ekspansi industri, dan pembukaan lahan skala besar. Namun, bencana di Sumatera memperlihatkan bahwa alam memiliki mekanisme “balasan” yang tidak bisa ditunda ataupun dinegosiasikan. Ketika hutan kehilangan fungsinya sebagai penyerap air dan penahan tanah, hujan ekstrem, yang dulu masih bisa ditoleransi, berubah menjadi malapetaka.

Menariknya, kesadaran ini justru lebih dulu muncul dari ruang publik digital. Analisis ratusan ribu percakapan di media sosial menunjukkan dominasi sentimen negatif yang memaknai bencana sebagai “hukuman alam atas keserakahan manusia”. Narasi ini bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan refleksi kesadaran ekologis masyarakat yang semakin matang: bahwa bencana bukan hanya soal cuaca, tetapi juga soal pilihan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam.

Faktor iklim memang tak bisa diabaikan. Curah hujan ekstrem yang melonjak hingga 180 persen di beberapa wilayah, diperparah oleh kehadiran Siklon Tropis Senyar, menjadi pemicu langsung bencana. Namun, pemicu bukanlah akar masalah. Akar persoalannya terletak pada lanskap yang telah kehilangan ketahanan ekologis. Dalam kondisi tutupan hutan yang utuh, hujan deras adalah tantangan. Dalam kondisi hutan yang rusak, hujan deras berubah menjadi vonis.

Di titik inilah narasi pembangunan perlu dikoreksi. Selama ini, pembangunan sering dimaknai sebagai proses menaklukkan alam, bukan bernegosiasi dengannya. Padahal, data menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan justru menciptakan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada manfaat jangka pendek eksploitasi. Banjir dan longsor tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan infrastruktur, memiskinkan warga, dan membebani fiskal negara dalam jangka panjang.

Bagi pemerintah dan BUMN, tragedi ini seharusnya menjadi momentum refleksi serius. Perencanaan ruang tidak bisa lagi dilepaskan dari indikator risiko hidrometeorologis dan data tutupan hutan. Investasi strategis harus berhenti mengabaikan kondisi ekologi kawasan hulu. Rehabilitasi daerah aliran sungai dan reforestasi tidak cukup dijadikan program simbolik, melainkan prioritas nasional yang terukur dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, bencana di Sumatera mengajarkan satu hal penting: alam tidak pernah benar-benar marah, tetapi ia selalu konsisten dengan hukumnya sendiri. Ketika hutan ditebang, tanah dibiarkan rapuh, dan air kehilangan ruangnya, maka banjir dan longsor hanyalah soal waktu. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah bencana akan terjadi, melainkan apakahkita masih bersedia mengulang kesalahan yang sama, dan kembali membayar harga yang jauh lebih mahal.

Jakarta, 9 Januari 2026

Oleh : Tim Penyusun Pusat Riset Big Data Continuum – INDEF: Syamil Iklil, Economist dan Arini Astari, Data Scientist