JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah ingin mendorong para pedagang kelas usaha mikro untuk lebih berdaya saing sebagai upaya mendorong pengembangan usahanya. Hanya saja, sampai sekarang ini pendataan usaha mikro masih “berjalan di tempat.” Dari data perkiraan 64,5 juta UMKM yang benar-benar memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) hanya sekitar 16 juta UMKM.
Karena itu, para pelaku UMKM diminta segera mendaftar NIB agar dukungan pemerintah terhadap usahanya dapat diarahkan secara terkoordinasi. Kendati demikian, para pelaku usaha mikro ogah mendaftarkan NIB, beralasan takut dikejar petugas pajak. Dengan begitu, mayoritas UMKM di Indonesia belum memiliki NIB.
“Mereka itu usaha mikro, dengan pendapatan tak seberapa, hanya cukup untuk makan dari hasil usahanya, dan personilnya. Mereka takut sama pajak, dengan pendapatan tak seberapa, atau bahkan obyek pemerasan. Ini harus ada komunikasi smooth dengan usaha mikro,” urai Ketum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI P), dr Ali Mahsun Atmo MBiomed, saat di kantor Kemendag, Kamis (18/6).
Dengan sulitnya pendataan UMKM, Ali Mahsun mengakui, pemerintah juga kesulitan melakukan komunikasi dengan pelaku usaha mikro dimaksud. Pedagang ataupun umumnya usaha mikro ini, membutuhkan ketenangan dan perlindungan agar tempat usaha tidak digusur. “Pedagang juga khawatir, apalagi kondisi ekonomi masyarakat seperti ini, masih ngurus NIB, dan mayoritas belum paham NIB.”
Terkait polemik ritel modern, Ali Mahsun mengatakan, tidak boleh dihadap-hadapkan dengan warung kelontong karena tidak apel to apel. Warung kelontong, sejak terbitnya Perpres RI 112/2007 hingga 2026 sudah 2,2 juta tergerus dan gulung tikar. Oleh karena itu keberadaan ritel modern harus di tata ulang guna menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang adil dan seimbang.
“Untuk itu, kami mendorong Presiden Prabowo Subianto menarik perijinan ritel modern ke pemerintah pusat. Karena sudah 19 tahun sejak 2007, rentang kendali ritel modern di pemerintah daerah kabupaten dan kota sangat lemah, seakan dilumpuhkan adanya “Pilkada Langsung”.
Munas APKLI Perjuangan
Ali Mahsun bersama pengurus APKLI Perjuangan bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, S.I.P, M.Si dalam rangka menyampaikan undangan Musyawarah Nasional (munas) APKLI P pada 27-28 Agustus 2026 mendatang. Kehadiran Tim APKLI P disambut baik Dirjen Igbal seraya bersedia untuk hadir di acara tersebut.
APKLI Perjuangan lanjut Ali Mahsun, menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah terkait keseimbangan usaha antara pengusaha retail modern dan para pedagang kaki lima hingga warung kelontong. Hal ini dinilai penting, guna turut berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% serta menyongsong Indonesia Emas 2030. “APKLI mendukung pemerintah untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang seimbang baik kelas menegah dan kecil.”/
