www.bisnistoday.co.id
Senin , 4 Maret 2024
Home OPINI Indepth Menelisik Visi Misi Capres Tentang Politik Luar Negeri
Indepth

Menelisik Visi Misi Capres Tentang Politik Luar Negeri

DEBAT CAPRES
DEBAT CAPRES Ketiga yagn digelar KPU, belum lama ini./
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Dalam waktu yang sempit sepuluh bulan mendatang, kebijakan luar negeri pemerintah hendaknya lebih ditekankan pada grand strategi diplomasi ekonomi dan grand strategi untuk meningkatkan peran strategis, serta peran strategis diaspora Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Peni Anggaini, pengarjar Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina saat  diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dengan tema “Catatan Awal Tahun: Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi Tentang Politik Luar Negeri” yang berlangsung Kamis (11/1) secara daring.

“Tinjauan terhadap Visi Misi para Capres perihal kebijakan luar negeri dan kritik para capres sebenarnya telah disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi bahwa Diplomasi Indonesia tidaklah transaksional atau inward looking dan Indonesia telah berperan penting di tingkat multilateral” kata Peni.

“Adapun pandangan terhadap kebijakan luar negeri indonesia di masa mendatang bahwa ada tantangan dari lingkungan eksternal seperti, dampak rivalitas di Indo-Pasifik, dampak potensi perang berlarut, tantangan terhadap sentralitas ASEAN dan Peluang kerjasama organisasi antar kawasan” tambahnya.

Peni Anggraini mengatakan, diplomasi kebijakan luar negeri Indonesia selama 10 tahun terakhir yang harus diberi apresiasi adalah pencapaian prioritas, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan, diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia, serta  peningkatan infrastruktur diplomasi.

Semenatara, Asriana Issa Sofia melihat isu-isu globalisasi, soft power, nation branding, dan diplomasi publik merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini.

“Soft power sebagai sebuah instrument sebuah negara bisa memanage proses internasionalnya dengan berhubungan di level dunia, dengan menggunakan soft power. Dengan menggunakan instrument berbeda, yaitu approach diplomasi, international exchange, culture, culinary, dan sports” kata Asriana.

Pada hard power, Asriana melihat national image atau national branding yakni apa yang secara otomatis menjadi reputasi yang tercetak bagi Indonesia dan bisa ditangkap. “Promosi/advertising tentang profil Indonesia yang harus dilihat oleh negara lain. Di situlah perlunya maksimalisasi soft power disamping hard power” kata Asriana.

Ketahanan Siber

Menurut M. Riza Widyarsa melihat pengguna internet di Indonesia cukup tinggi, hal tersebut dipengaruhi dengan populasi Indonesia itu sendiri. “Berdasarkan data BSSN tahun 2022, ada 976 juta serangan hacker di Indonesia, dan 14.75% kebocoran data secara sangat signifikan. Beberapa paslon juga membicarakan mengenai serangan cyber yang terjadi di Indonesia” ujar Riza.

Riza memandang permasalahan yang terjadi adalah SDM yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah sistem pencegahan keamanan siber, karena data sangat privat dan sensitive. “Memang benar seperti yang dikatakan oleh salah satu paslon bahwa internet yang dimiliki oleh Indonesia harus bagus, cepat dan stabil. Tetapi harus diimbangi dengan SDM yang mumpuni dalam bidangnya.” tuturnya.

Tak hanya permasalahan siber, tetapi ada juga permasalahan keamanan pangan yang dihadapi oleh Indonesia mengutip data BPS kita masih melakukan impor terhadap susu, beras, dan lain sebagainya.

“Hal ini yang membuat Indonesia menduduki peringkat ke-63 berdasarkan Global Food Security Indeks berdasarkan data pada tahun 2022. Oleh sebab itu, Indonesia sejak jaman Soeharto, SBY dan Jokowi membuat lumbung pangan atau food estate” tambahnya.

“Program ketahanan pangan kita, berdampak besar terhadap lingkungan terutama di Kalimantan. Karena membabat hutan lindung sehingga membuat ekosistem menjadi rusak dan bersinggungan dengan tanah adat. Ditambah dengan jenis tanaman yang akan di tanam sehingga berdampak pada kerusakan alam.” Pungkasnya.

Keputusan Konsensus

Theo L Sambuaga mengatakan, Indonesia merupakan salah satu bagian dari ASEAN, yang memiliki kelemahan yakni setiap keputusan harus diambil berdasarkan konsensus. Theo juga memberi contoh kasus Rohingya, dimana Indonesia dan beberapa negara ASEAN mempunyai prinsip untuk selalu menerima pengungsi Rohingya.

“Dalam kasus Rohingya, ASEAN tidak pernah bisa mengambil keputusan secara konsensus sehingga selama ini kasus mengenai Rohingya menjadi terabaikan,” ujarnya.

Contoh lain yang dipaparkan oleh Theo, mengenai Laut Cina Selatan (LCS) karena adanya claim antara negara seperti Vietnam, Filiphina, Malaysia dan China dan Indonesia. “Terakhir China malah mengklaim sebagian ZEE Indonesia sebagai wilayahnya yang ditentang Indonesia dan juga PBB. Karena masalah saling klaim antar negara, keputusan soal LCS tidak bisa diambil kesepakatan bersama” lanjut Theo.//

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

PT WILMAR Padi Indonesia

SOROTAN BISNISTODAY

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Zuhdi Saragiih
Indepth

Zuhdi Saragih : AKHLAK Sebatas Corporate Management Ethics

JAKARTA, Bisnistoday- Menteri BUMN Erick Thohir telah mencanangkan budaya AKHLAK sebagai core values BUMN melalui Surat Edaran...

Kemiskinan
Indepth

Pembangunan Semestinya Mengangkat Martabat Manusia

JAKARTA, Bisnistoday - Mengutip Amartya Sen, human dignity atau martabat manusia menempatkan posisi...

Hari Anak Nasional
Indepth

Kesehatan dan Pendidikan Anak Kunci Indonesia Emas 2045

JAKARTA, Bisnistoday - Kesejahteraan anak merupakan bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan...

bansos tunai
Indepth

Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?

JAKARTA, Bisnistoday - ⁠⁠  Presiden Joko Widodo dinilai sudah sangat jelas bahwa...