JAKARTA, Bisnistoday – Sorotan terhadap program Mkan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat setelah muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan di internal Badan Gizi Nasional (BGN). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya dirancang untuk menekan angka stunting sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, saat implementasinya, kritik tajam justru datang dari berbagai kalangan.
Ketua Umum APKLI-P, Ali Mahsun ATMO, menilai langkah Kepala BGN yang ingin melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai konsultan merupakan langkah yang keliru. Ia menegaskan bahwa KPK bukan lembaga konsultatif, melainkan institusi penegak hukum yang harus tetap independen dan bebas dari konflik kepentingan.
“Celah korupsi yang ditemukan itu sudah terjadi, bukan sekadar potensi. Jadi harus ditindak, bukan dikonsultasikan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (24/4).
Berdasarkan temuan yang beredar, menurut Ali, terdapat sejumlah indikasi penyimpangan dalam proyek MBG, mulai dari pengadaan motor listrik, paket event organizer, hingga sistem teknologi informasi bernilai triliunan rupiah. Bahkan, pengadaan perlengkapan sederhana seperti alat makan dan atribut juga turut disorot karena dinilai tidak wajar.
Kredibilitas Pemerintah
Ali Mahsun menekankan bahwa jika dugaan ini tidak segera diusut, maka akan berdampak serius terhadap kredibilitas pemerintah serta keberlanjutan program MBG itu sendiri. Padahal, program ini memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia pun mendesak KPK untuk segera bertindak cepat dan tegas dalam mengusut tuntas dugaan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum yang transparan menjadi kunci agar program prioritas nasional tidak ternodai praktik korupsi.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Tidak boleh gagal hanya karena ulah segelintir pihak,” tegasnya.Hingga kini, publik masih menanti langkah konkret dari KPK dalam merespons desakan tersebut./
