JAKARTA, Bisnistoday – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid diminta mengusut tuntas aktor kesepakatan jahat malpraktik penerbitan sertipikat diatas laut. Pengusutan para aktor ini, tidak hanya berhenti di Kantor Pertanahan saja, tapi sampai aktor di Kantor Wilayah Provinsi hingga pejabat di Kementerian ATR/BPN Pusat maupun aktor sekitar Menteri.
“Pengusutan atas malpraktik penerbitan ratusan sertipikat di atas laut selama periode th 2023 tidaklah bisa semata ditumpukan pada seorang Kepala Kantor BPN beserta bbrp personilnya,” ungkap T. Hari Prihatono, Mantan Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hubungan Kerjasama Kelembagaan atau Juru Bicara, Kemenerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (23/1).
Hari mengutarakan, Malpraktik ini secara gamblang dan kasat mata ditujukan untuk mendukung proyek reklamasi yang akan dilakukan oleh perusahaan swasta besar.
“Jadi tidaklah mungkin rencana busuk dan jahat ini tidak melibatkan pejabat-pejabat lain di atasnya, baik di tingkat Kanwil maupun di pusat, tak terkecuali orang-orang di pusaran menteri dan para pejabat pengambil keputusan strategis pada saat itu.”
Menurut Hari, para pejabat dan seluruh personil Kementerian ATR/BPN tidak akan pernah belajar dan mendapatkan pembelajaran yang baik jika tidak mampu membongkar jejaring “real mafia” di tubuh Kementerian sendiri jika pada akhirnya hanya akan mengorbankan staf di bawah dan pejabat di daerah.
“Bahwa ini bukan hal sederhana & tanpa resiko, bisa dimengerti. Namun ketidakmampuan dan ketidakmauan membongkar dan menyelesaikan secara tuntas masalah ini sama dengan membiarkan proses pembusukkan yang akan semakin dalam pada instutusi ATR/BPN itu sendiri.”
Ia berharap, semoga masih ada hati nurani sejumlah kerabat dan sahabat di Kementerian ATR/BPN yang tergerak untuk menyelematkan institsusi pemerintah ini. “Inilah momentum unt bersih2 unt mengembalikan marwah institusi ATR/BPN.”/
