SELURUH elemen bangsa, diminta menelaah proyek-proyek besar pemerintah secara objektif agar menjadi pelajaran ekonomi politik bagi masa depan. Proyek kereta cepat seharusnya menjadi simbol kemajuan konektivitas nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kelemahan pengelolaan membuat beban keuangan justru kembali ke negara.
Hal tersebut mengemukan dalam diskusi publik bertema “Pelajaran Ekonomi Politik dan Warisan Kebijakan Jokowi: Bagaimana Membayar Utang Kereta Cepat” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembsangan Perekonomian Indonesia (PPPI) Universitas Paramadina bekerja sama dengan INDEF.
Diskusi yang digelar di Kampus Universitas Paramadina itu menghadirkan pembicara utama dari kalangan akademisi dan ekonom, serta Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini. Acara dialogis ini membedah tuntas dinamika finansial dan politik di balik proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
“Seharusnya, ketika konektivitas meningkat, penerimaan ekonomi juga naik sehingga utang bisa terbayar. Tapi karena pengelolaan gagal, akhirnya APBN ikut menanggung,” ungkap Direktur Program INDEF, Eisha M. Rachbini, Ph.D, di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, skema awal proyek yang berbasis business to business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway Group, berubah seiring perjalanan proyek. Biaya yang semula diperkirakan 5–6 miliar dolar AS kini membengkak hingga 7,5 miliar dolar AS akibat cost overrun dan pelemahan rupiah. Akibatnya, pemerintah terpaksa memberi dukungan fiskal melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2,3 triliun kepada PT KAI pada 2023.
“Kerugian PSBI terus meningkat, dari minus Rp0,97 triliun pada 2023 menjadi minus Rp4,2 triliun di 2024. Ini menunjukkan tekanan finansial yang serius,” tambah Eisha.
Isu Ekonomi Menjadi Bola Panas Politik
Sementara itu, peneliti PPPI, Muhammad Rosyid Jazuli, menilai bahwa persoalan utang kereta cepat bukanlah isu utama dari sisi ekonomi, melainkan sudah menjadi isu politik. “Utang Whoosh hanya seperempat dari anggaran subsidi BBM, tapi karena komunikasi spublis yang buruk, isu ini membesar dan menjadi bola panas politik,” ujarnya.
Menurutnya, proyek ini mencerminkan lemahnya koordinasi pemerintah. “Pernyataan antarmenteri yang saling bertolak belakang memperlihatkan ketidaksinkronan. Dalam politik ekonomi, hal seperti ini bisa menggerus legitimasi publik,” katanya.
Rosyid menegaskan pentingnya transparansi, perencanaan matang, dan pengawasan tata kelola agar proyek-proyek strategis tidak terjebak dalam konflik politik. Ia juga menyinggung perlunya komunikasi yang baik dengan pihak China untuk menghindari kesalahpahaman terkait restrukturisasi utang.
Pertanyaan Dasar: Untuk Siapa Proyek Ini?
Pandangan kritis juga disampaikan Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Paramadina, yang mempertanyakan urgensi proyek ini bagi masyarakat.“Pertanyaannya, proyek ini untuk siapa? Jarak Jakarta–Bandung 150 km sudah terlayani bus dan kereta reguler. Jadi, apa benar proyek ini mendesak?” ujarnya.
Ia menjelaskan, proyek ini awalnya lahir dari studi kelayakan era SBY dan dimenangkan oleh China karena tawarannya lebih murah dibanding Jepang. Namun, dalam perjalanan, terjadi pembengkakan biaya hingga Rp21,4 triliun.
“Jebakan utang membuat PT KAI kesulitan. Akhirnya, pemerintah turun tangan lewat PMN dan jaminan APBN. Ini menunjukkan ada distorsi dalam skema yang katanya murni bisnis,” ungkap Handi.
Ia menilai perlu restrukturisasi utang, optimalisasi tarif, serta integrasi dengan moda transportasi lain agar kereta cepat benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi, bukan sekadar proyek prestise.
Jangan Gali Lubang Tutup Lubang
Para pembicara sepakat bahwa proyek kereta cepat merupakan pelajaran besar bagi tata kelola ekonomi nasional. Proyek besar berbiaya triliunan rupiah membutuhkan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan dan komunikasi publik yang solid.
“Restrukturisasi dan skema pembiayaan baru seperti Danantara harus hati-hati. Jangan sampai jadi gali lubang tutup lubang,” tegas Eisha Rachbini menutup diskusi.
Diskusi ini menegaskan satu hal: warisan kebijakan ekonomi masa lalu tak bisa dipisahkan dari politik. Dan proyek kereta cepat—simbol ambisi modernisasi Indonesia—menjadi cermin bagaimana idealisme pembangunan bisa tersandung oleh realitas fiskal dan dinamika kekuasaan.//
