JAKARTA, Bisnistoday- Peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di tahun 2023 akan mendapatkan bantuan biaya pelatihan senilai Rp4,2 juta. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk pelatihan senilai Rp3,5 juta, biaya transportasi Rp600 ribu yang akan dibayarkan satu kali, dan biaya dua kali survei senilai Rp100 ribu.
Menteri Koordinator Bidamg Perekonomian, Airlangga Hartato dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (5/01) menjelaskan, karena program tersebut tidak lagi bersifat semi bantuan sosial (bansos), penerima bantuan seperti subsidi upah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan menjadi peserta Program Kartu Pra Kerja. “Karena ini sifatnya retraning dan reskilling, bukan bansos lagi,” tambahnya.
Pelatihan yang mesti dijalankan peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di 2023 juga berdurasi lebih panjang yakni hingga 15 jam dibandingkan skema semi bansos yang dilaksanakan secara online, yakni hanya selama 6 jam.
Pelatihan secara langsung atau offline akan diselenggarakan terutama untuk bidang-bidang tertentu, antara lain keterampilan yang masuk dalam kriteria Indonesia critical occupation list dan future of job menurut World Economic Forum (WEF). “Antara lain beberapa pendidikan yg terkait bisnis, seperti digital marketing, data specialist, manager logistic, surveyor, dan desain grafis,” katanya.
Pelatihan sektor manufaktur juga diberikan seperti pelatihan untuk menjadi manajer produksi, manajer operasi, ahli teknik industri dan produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, dan kualitas produksi, kemudian ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.
Di bidang ekonomi kreatif, pelatihan akan diberikan untuk bidang desain grafis, desain layout, animasi, sementara untuk bidang teknik, pelatihan akan diberikan bagi teknisi jaringan dan sistem komputer serta power plant operator.
“Di bidang pertanian diberikan pelatihan kepada skilled farmer. Di bidang jasa, diberi pelatihan termasuk untuk kurir, pengantar paket, pekerja hospitality, pekerja kebersihan, shop keeper, dan lain-lain,” ucapnya.
Bahas Anggaran
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan akan membahas detail anggaran yang akan digunakan untuk Program Kartu Pra Kerja skema normal pada 2023. “Jadi anggarannya tetap ada di bendahara umum negara, di tempat Ibu Sri Mulyani,” katanya.
Karena tidak ada lagi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), anggaran Program Kartu Pra Kerja 2023 yang sebesar Rp2,67 triliun untuk 495 ribu akan menggunakan skema penganggaran seperti 2020 saat PEN belum dibentuk. “Namun target pesertanya tahun ini 1 juta. Anggaran akan diupayakan untuk ditambah untuk menggenapi 1 juta tersebut,” imbuhnya.
Adapun pada 2022 realisasi anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp17,84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau 99,12 persen dari total anggaran. Namun sisa dari anggaran Program Kartu Pra Kerja pada 2022 yang telah dikembalikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi bisa digunakan untuk Program Kartu Pra Kerja pada 2023. “Kalau model anggaran itu, anggaran harus clean dalam waktu satu tahun, tidak bisa dioper,” katanya.
Syarat untuk peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal pada 2023 tidak berubah dibandingkan dengan sebelumnya dan pendaftaran juga bisa dilakukan melalui situs web resmi Program Kartu Pra Kerja.
“Program ini tidak hanya untuk pengangguran atau fresh graduate, tapi juga untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan para pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan,” imbuhnya.
Pasalnya pekerjaan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja terus berubah karena perusahaan datang dan pergi dari Indonesia sehingga Program Kartu Pra Kerja berusaha menyediakan akses terhadap peningkatan keahlian masyarakat.
Peserta Kartu Pra Kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan rekomendasi pekerjaan di dashboard profilnya di situs web Program Kartu Pra Kerja.
Dengan demikian peserta diharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang telah didapatkan dari pelatihan. Adapun jumlah lulusan Program Kartu Pra Kerja yang menjadi wirausaha sama dengan jumlah lulusan yang menjadi pekerja di industri.
“Hasil survei evaluasi setiap tahun menunjukkan bahwa proporsi hampir imbang antara mereka yang menjadi wirausahawan, termasuk pekerja lepas, dengan mereka yang menjadi pegawai, buruh, dan karyawan,” katanya./
