www.bisnistoday.co.id
Senin , 27 April 2026
Home NASIONAL & POLITIK Hukum PN Jakpus Didesak Tuntaskan Kasus Melibatkan Pejabat Aktif OJK Tito Sulistio
Hukum

PN Jakpus Didesak Tuntaskan Kasus Melibatkan Pejabat Aktif OJK Tito Sulistio

Gedung Pengadilan Negeri Jakpus
GEDUNG PN Jakpus./
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) didorong segera menuntaskan kasus yang melibatkan anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tito Sulistio terkait perkara perdata PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) melawan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding.

“Seharusnya, PN Jakpus bisa segera menyelesaikan kasus yang menjadi perhatian publik, terutama kasus yang diduga melibatkan pejabat publik aktif seperti yang menjerat anggota Badan Supervisi OJK Tito Sulistio,” kata pengamat hukum KRH HM Jusuf Rizal SH di Jakarta, kemarin.

Dalam perkara itu, Tito menjadi turut tergugat I bersama Teddy Kharsadi yang menjadi turut tergugat II. “Semestinya, PN Jakpus memberi perhatian khusus pada perkara itu, karena diduga melibatkan pejabat publik aktif. Akan jadi preseden buruk jika proses hukum yang melibatkan pejabat justru terkesan lambat,” kata Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).

Dia menjelaskan, jika dilihat dari timeline perkembangan kasusnya, kasus perdata antara CMNP dengan MNC Asia Holding ini memang lambat. Sebab, kasus ini sudah didaftarkan sekitar 3-4 bulan lalu, tapi saat ini masih di tahap pemanggilan para pihak.

Dia menilai, PN Jakpus diduga kesulitan dalam menghadirkan Tito Sulistio dan Teddy Kharsadi di muka hukum. Tito bahkan disebut-sebut mangkir tiga kali pemanggilan PN Jakpus.

“Kan ini preseden buruk, pejabat aktif mangkir tiga kali dari pemanggilan proses hukum, harusnya PN Jakpus menggunakan prosedur pemanggilannya dengan tegas, kalau perlu minta bantuan kepolisian untuk menghadirkan,” tegas Jusuf Rizal yang juga Direktur LBH LSM LIRA.

Citra Buruk

Menurutnya, jika PN Jakpus terkesan ‘melempem’ berhadapan dengan pejabat aktif, mengakibatkana citra buruk di masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang menjunjung tinggi hukum bagi siapapun.

“Bahkan prinsip peradilan di Indonesia kan sudah jelas, mengedepankan azas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, itulah semangat reformasi hukum nasional kita,” tegasnya

Diketahui, PT CMNP menggugat Hary Tanoesoedibjo dan MNC Asia Holding senilai Rp 103 triliun. Gugatan ini terkait dugaan NCD bodong milik Hary Tanoe yang digunakan sebagai alat tukar obligasi milik PT CMNP.

Dalam gugatan perdatanya, CMNP juga menyertakan dua pihak sebagai turut tergugat. Yakni Tito Sulistio sebagai turut tergugat I dan Teddy Kharsadi sebagai turut tergugat II./

Arsip

Beritasatu Network

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

Related Articles

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Hukum

Pemerintah Jelaskan Peran Strategis Kekayaan Intelektual

JAKARTA,Bisnistoday – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa olahraga saat ini...

Gedung Pengadilan Niaga Jakpus
Hukum

Bakal Naik Banding, Hary Tanoe Dijatuhi Sanksi Membayar Denda Rp531 Miliar

JAKARTA, Bisnsitoday - Malalui putusan perkara Nomo:142/Pdt.G/2025/2025 Jkt.Pst, pada Rabu (22/4) kemarin,...

Webinar Perpajakan, Rabu (22/4/2026). (dok ILUNI FHUI)
EKONOMIHukum

ILUNI FHUI Gelar Webinar Penyuluhan Pelaporan Pajak

JAKARTA, Bisnistoday - Dalam rangka mendukung transformasi digital perpajakan yang digagas Direktorat...

DJKI
Hukum

DJKI Perkuat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, AmCham Siap Berkontribusi

JAKARTA, Bisnistoday— Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat penegakan...