SEMARANG, Bisnistoday – Kementerian ATR/BPN menyatakan, strategi merangkul stakeholders untuk mendukung pengadaan tanah bagi infrastruktur dinilai mampu mempercepat proses penyediaan lahan bagi infrastruktur khususnya jalan tol. Ini sangat mendukung dengan program Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah untuk mendorong geliat ekonomi nasional.
“Jika dilihat gambar besarnya, kita semakin berpengalaman dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah.”
Sofyan Djalil
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan infrastruktur nasional. Mayoritas jalan tol yang menyambungkan satu provinsi ke provinsi lain, contohnya Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar yang menyambung Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatra Selatan serta Tol Trans Jawa, yang terbentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut didukung oleh pengadaan tanah.
“Jika dilihat gambar besarnya, kita semakin berpengalaman dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dan diikuti juga secara virtual oleh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/8)).
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa suksesnya pengadaan tanah serta pembangunan infrastruktur tersebut juga didukung oleh pendanaan yang cepat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Menurutnya, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerja sama semua pihak. “BPJT sangat membantu dari sisi anggaran karena mereka selalu siap menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan tanah. Peran BPJT ini sangat baik sekali dalam mendukung kelancaran program pengadaan tanah,” kata Sofyan A. Djalil.
Pengalaman tersebut memang didapat dari seringnya menyelesaikan kendala di lapangan. Menteri ATR/Kepala BPN tidak menampik bahwa terdapat juga pengadaan tanah terhambat, umumnya karena birokrasi yang rumit. “Pengadaan tanah banyak yang terkendala oleh Tanah Kas Desa, yang untuk disertipikatkan menunggu izin dari Gubernur. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih mencari-cari dokumen asli terkait pengadaan tanah padahal tidak perlu khawatir semuanya ada di Kantor Pertanahan. Segala birokrasi yang mempersulit harus kita tinggalkan karena secara substansi yang kita lakukan tidak ada masalah,” kata Sofyan A. Djalil.
Kendala-kendala tersebut tidak mengurangi apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN atas kerja keras jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. “Jika ada kendala di lapangan bisa bertukar pikiran dengan saya maupun ibu tenaga ahli, Arie Yuriwin,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Beri Ganti Untung
Pengadaan tanah juga termasuk program yang diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam masa pandemi ini. Pemerintah sedang menggenjot Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pengadaan tanah dengan mekanisme ganti untung kepada masyarakat. Mengenai hal ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan bahwa program pengadaan tanah yang prosesnya masih berjalan agar dapat dirampungkan. “Akhir Oktober 2020, pengadaan tanah program pembangunan infrastruktur sudah selesai,” ujar Arie Yuriwin.
Selain didampingi oleh Arie Yuriwin, Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Selain tatap muka secara langsung dengan jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, rapat ini secara virtual diikuti oleh Kepala BPJT, Danang Parikesit; Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedy Rahadian; perwakilan Lembaga Manajemen Aset Negara; serta para PPK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.
