JAKARTA, Bisnistoday- Status PT Bakrie & Brothers (BNBR) dalam proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) akan ditinjau ulang. Pasalnya, legalitas BNBR sebagai pemenang lelang proyek gas tersebut cacat hukum karena mengacu regulasi tahun 2019
Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati mengatakan sebelum mengambil keputusan pihaknya akan menggelar diskusi kelompok terfokus yang direncanakan pada 26 Agustus 2021. Diskusi melibatkan sejumlah stakeholders, antara lain JAMDATUN, BPK, BPKP, Bappenas, LKPP, Kantor Staf Kepresidenan hingga Kementerian Koordinator terkait. “Kami ingin mendengarkan pendapat supaya tidak salah langkah,” kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (23/8).
Setelah penyelenggaraan diskusi, BPH Migas akan meminta legal opinion dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait status BNBR.
Menurut Erika, legalitas BNBR sebagai pemenang lelang proyek gas tersebut cacat hukum karena mengacu regulasi tahun 2019. Menurutnya, aturan tersebut tidak bisa berlaku surut mengingat pelaksanaan lelang dilakukan pada 2006 silam, sehingga keputusan penetapan pemenang lelang BNBR harus mengacu regulasi tahun 2005.
“Kondisi saat dilakukannya lelang pada 2006 itu tentu sangat sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini, sehingga tidak mungkin diterapkan kondisi 2006 itu dibawa ke 2021,” kata Erika.
Sebelumnya, keputusan mengenai kelanjutan pengerjaan proyek pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang sempat memunculkan polemik.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, pembangunan transmisi pipa gas bumi Cirebon-Semarang telah tertunda selama 15 tahun.
Pada 2006, PT Rekayasa Industri (Rekind) ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek pipa gas tersebut. Namun, hingga kini pembangunannya tidak pernah terwujud.
Kemudian, pada 2 Oktober 2020, Rekind menyerahkan kembali penetapan sebagai pemenang hak khusus kepada BPH Migas dengan alasan tidak memenuhi nilai keekonomian dan kepastian volume gas bumi.
Selanjutnya, pada 15 Maret 2021, BNBR yang saat lelang pada 2006 merupakan urutan kedua ditetapkan sebagai pemenang lelangnya oleh para anggota BPH Migas periode 2017-2021 atau tepat lima bulan sebelum masa jabatan mereka berakhir.
Sementara itu, keanggotaan BPH Migas yang baru saja dilantik pada 9 Agustus 2021 justru mengambil langkah peninjauan ulang kembali terhadap status BNBR dalam proyek senilai hampir Rp3 triliun tersebut.
Erika berharap legal opinion dari JAMDATUN dapat segera terbit pada pekan kedua atau ketiga September, sehingga BPH Migas bisa membuat surat pembatalan keterlibatan BNBR dalam proyek pipa gas Cisem.
“Kami harap di September, minggu kedua atau ketiga sudah ada legal opinion dari JAMDATUN agar kami bisa membuatkan surat pembatalan, sehingga nanti anggaran 2022 bisa disetujui secara penuh oleh Bappenas,” pungkasnya./
