Tahun 2026, Menjadi Taruhan dan Ujian Kredibilitas Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia memasuki ujung 2025 dengan bayang-bayang ketidakpastian ekonomi dan politik yang kian menebal. Dalam Diskusi Publik Universitas Paramadina bertema “Outlook Politik Ekonomi 2026”, para akademisi dan ekonom mengurai sederet indikator yang menunjukkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi periode paling menentukan bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengawali paparannya dengan menyoroti kondisi kelas menengah yang kini semakin terjepit. Mengutip survei Kedai Kopi pada 28 Oktober 2025, Hendri menyebut mayoritas masyarakat kelas menengah merasakan kenaikan pengeluaran dalam tiga bulan terakhir. Konsekuensinya, banyak yang terpaksa menggerus tabungan, bahkan mulai berutang untuk kebutuhan harian.

Ia menggambarkan situasi publik dengan anekdot “3M: Mantab, Maut, Mampus.”
Mantab berarti makan tabungan, Maut mengacu pada kelas menengah yang mulai makan utang, dan Mampus menggambarkan keluarga yang berada di ambang keputusasaan.

Dalam konteks yang lebih luas, tekanan ekonomi global turut memperburuk situasi domestik. Hubungan China–Jepang memanas, Malaysia menghadapi kegaduhan politik pasca laporan Mahathir Muhammad soal tarif dagang, dan ekonomi dunia masih rentan akibat ketidakpastian geopolitik.

Titik Persimpangan Ekonomi 2026

Ekonom Paramadina Wijayanto Samirin menyebut 2026 sebagai “tahun penilaian publik” terhadap pemerintahan Prabowo. Tidak seperti 2025 yang merupakan masa transisi, APBN 2026 sepenuhnya disusun berdasarkan visi dan prioritas pemerintah baru.

“Ini tahun ketika pemerintah tidak lagi bisa mengatakan bahwa kebijakan adalah warisan pemerintahan sebelumnya,” ujar Wijayanto. Publik akan menuntut hasil konkret dari program unggulan yang digagas presiden.

Sementara itu, kondisi eksternal masih penuh tantangan. Meski pertumbuhan ekonomi global diprediksi meningkat dari 3% menjadi 3,1% pada 2026, negara mitra dagang utama Indonesia justru diproyeksikan melambat mulai dari China hingga Jepang.

Ekspor Indonesia juga menghadapi tekanan. Dari enam komoditas utama, tiga di antaranya—batubara, CPO, dan nikel diprediksi melemah, membuat harapan terhadap ekspor sebagai mesin pertumbuhan perlu dikaji ulang.Wijayanto menyoroti stagnasi FDI dan investasi portofolio sebagai sinyal bahaya lain bagi neraca keuangan nasional.

Efisiensi Anggaran dan Tantangan Pajak

Wakil Rektor Paramadina, Handi Risza Idris, menggarisbawahi bahwa APBN 2026 merupakan batu ujian paling nyata bagi pemerintahan Prabowo. Sepanjang 2025, pemerintah sudah melakukan efisiensi besar-besaran: penggunaan dana BUN Rp300 Triliun , penghematan K/L Rp300 Triliun, serta dividen BUMN yang mencapai Rp300 Triliun dengan total Rp 750 Triliun.

Sebagian dana tersebut digunakan untuk pembentukan lembaga investasi Danantara serta pendanaan program Makan Bergizi (MBG). Namun, sejumlah tantangan masih membayangi: penerimaan pajak 2025 tak mencapai 80% dan utang pemerintah telah menembus Rp 9.000 Triliun.

“Jebakan pertumbuhan 5 persen masih menghantui. Ini menjadi alarm bahwa tahun 2026 harus membawa perubahan signifikan,” tegas Handi.

Krisis Ekonomi dan Ketegangan Politik

Diskusi publik Paramadina menyimpulkan bahwa stabilitas politik Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menangani ekonomi pada 2026. Jika hingga akhir 2025 tidak ada perbaikan signifikan pada daya beli, ekspor, maupun kinerja fiskal, tensi politik diprediksi meningkat tajam tahun depan.

Dengan sejumlah variabel kritis, mulai dari implementasi KUHP baru, arah kebijakan politik elite, hingga kredibilitas janji pertumbuhan ekonomi tahun 2026 disebut sebagai tahun penentu apakah Indonesia melangkah menuju stabilitas atau memasuki fase ketegangan baru.

Arah Demokrasi Dipertanyakan

Dinamika politik nasional tak kalah kompleks. Hendri menyoroti langkah Partai Golkar yang memberi sinyal dukungan terhadap skema pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh DPRD serta wacana koalisi permanen. Dua isu tersebut dinilai dapat mengubah arah demokrasi lokal dan menciptakan ketidakpastian pada 2026.

Selain itu, hubungan Presiden dan Wakil Presiden juga mencuri perhatian publik. Polemik ijazah Gibran serta surat permohonan pemakzulan yang diajukan sejumlah purnawirawan TNI memperkeruh situasi politik di tingkat elite.

Kerusuhan 28–30 Agustus 2025 turut meninggalkan jejak penting: pimpinan fraksi di DPR kini lebih terbuka terhadap pendapat anggota setelah sebelumnya disebut terlalu dikontrol oleh fraksi dominan. Perubahan ini dinilai dapat memengaruhi konfigurasi politik tahun depan.

Masalah Baru: Implementasi KUHP dan KUHAP 2026

Hendri mengingatkan bahwa Januari-Februari 2026 akan menjadi fase krusial dengan mulai diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru. Penegakan aturan ini dipastikan berimbas langsung pada ruang politik, kebebasan sipil, serta hubungan antara lembaga negara.

Intervensi presiden dalam beberapa putusan pengadilan. mulai dari kasus Hasto hingga Tom Lembong—menurutnya turut memicu fenomena baru: terpidana yang mencoba memengaruhi opini publik demi menarik perhatian presiden. //