JAKARTA, Bisnistoday – Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah menargetkan penyediaan air bersih di DKI Jakarta tercukupi pada tahun 2030 mendatang. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat dapat menegakkan aturan penyetopan penggunaan air tanah.
“Kalau semua proyek SPAM ini sudah bisa kita selesaikan sesuai timeline dan bisa mensupply rakyat DKI Jakarta, maka pada tahun 2030, Pemerintah bisa menyampaikan kepada rakyat untuk stop pakai air tanah. Hanya dengan upaya itu penurunan air tanah di DKI Jakarta bisa dihentikan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
Menteri Basuki, menghadiri Penandatanganan Fasilitas Kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan Sindikasi Kreditur dari Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan, Senin (20/02) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.
Basuki mengatakan, pembangunan akses perpipaan air minum ini dilakukan sebab DKI Jakarta memiliki tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah.
Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan perpipaan air minum yang saat ini cakupan pelayanannya masih 65%. Dibutuhkan pasokan air sebesar 31.875 liter per detik pada Tahun 2030 untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100%.
Pembangunan SPAM
Menurut Basuki, pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.
Sementara itu, pada sisi hilir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian- Serpong, menggunakan skema bundling dengan biaya modal sebesar Rp26,7 Triliun.
“Pada hari ini, pembiayaan sisi hilir akan diwujudkan melalui penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan Sindikasi Kreditur untuk 2 (dua) tahun pertama dengan biaya modal sebesar Rp12 Triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp8,8 Triliun dan ekuitas pemegang saham,” tambah Menteri Basuki.
Menteri Basuki berharap dengan penandatanganan fasilitasi kredit ini, dapat meningkatkan pelayanan air minum di DKI Jakarta, serta mendukung iklim investasi Indonesia, khususnya bidang air minum. “Saya ucapkan selamat pada dan terima kasih pada Sindikasi Kreditur sudah mendukung proyek Pemerintah Indonesia untuk melayani rakyat melalui skema KPBU ini. Saat ini cakupan pelayanan perpipaan air minum masih 65%, dan dengan 3 proyek tersebut mudah-mudahan target 100% pada tahun 2030 dapat tercapai,” jelas Menteri Basuki.
Target Dua tahun Pertama
CEO PT Moya Indonesia Mohamad Selim berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. “Penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dan 8 konsorsium keuangan merupakan awal dari milestone project SPAM DKI Jakarta. Terdapat perencanaan bahwa pada 2 tahun pertama, kami akan membangun 2500 km pipa yang melayani 350.000 Sambungan Rumah (SR). Kalau tidak ada halangan yg berarti, April kita akan memulai pekerjaan ini,” jelas Mohamad Selim.
Sementara, Direktur Bank BCA Tbk Antonius Widodo Mulyono yang menjadi leader lembaga perbankan dalam proyek ini mengatakan, sektor finansial berkomitmen untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dasar Pemerintah Indonesia, termasuk di luar proyek air minum.
“Terima kasih kepada semua stakeholder yang terlibat dalam project ini, kami mewakili sektor finansial siap dari sisi financial support, dan kami berharap proyek ini dapat berjalan sesuai rencana,” terang Antonius./
