JAKARTA, Bisnistoday – Saat ini, transportasi publik belum sepenuhnya diposisikan sebagai layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Ketiadaan mandat hukum yang kuat menjadi sorotan.
Kondisi ini membuat pengembangan angkutan umum di berbagai kota masih sangat bergantung pada prioritas dan kapasitas masing-masing pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mendorong sistem transportasi publik yang lebih konsisten, berkelanjutan, dan dapat diandalkan bagi masyarakat.
Berbeda dengan pendidikan atau kesehatan yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), transportasi publik berbasis bus kota hingga kini tidak memiliki kewajiban serupa. Akibatnya, anggaran transportasi kerap kalah bersaing dengan sektor lain dalam proses negosiasi anggaran daerah, bahkan dengan DPRD.
Baca Juga:Diminati Pasar, Transportasi Bertenaga Listrik Butuh Dukungan Berbagai Pihak
“Kasus Bali menjadi pelajaran pahit, ketika program transportasi publik berhenti karena tidak ada pemerintah daerah yang melanjutkan, sejumlah anak sekolah terpaksa pindah sekolah karena tidak mampu menanggung biaya transportasi yang melonjak,” ujar Deliani Siregar, Deputy Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Penguatan mandat ini penting agar transportasi publik dapat direncanakan dan didanai secara lebih konsisten, tidak hanya bergantung pada prioritas jangka pendek, tetapi sebagai bagian dari layanan yang dibutuhkan masyarakat
“Tanpa mandat yang jelas, transportasi publik akan selalu berada dalam posisi yang kurang prioritas, padahal perannya sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan produktivitas kota,” tambahnya
Tantangan lain yang mengemuka adalah lemahnya koordinasi antar-wilayah dalam pengelolaan transportasi metropolitan. Di kawasan Jabodetabek misalnya, perluasan layanan Transjakarta ke kota penyangga kerap terhambat oleh perbedaan kewenangan, ketidaksepakatan pembiayaan antar-daerah, hingga ketidakjelasan siapa yang memimpin koordinasi.
Sementara itu, daerah seperti Surabaya yang bersemangat mengembangkan transportasi publik masih terhambat karena tidak dapat mengakses pendanaan internasional secara langsung tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Isu Transit-Oriented Development (TOD) juga menjadi sorotan tajam. Meski TOD sudah masuk dalam berbagai dokumen perencanaan seperti RTRW dan RDTR, implementasinya di lapangan masih jauh dari konsisten.
Kawasan terus berkembang tanpa mengikuti rencana, sementara pengembangan TOD justru berisiko memicu gentrifikasi dan mendorong warga berpenghasilan rendah keluar dari kawasan yang dekat dengan akses transportasi.
“Tanpa subsidi hunian yang memadai dan keterlibatan warga sejak awal, manfaat TOD hanya akan dinikmati kalangan tertentu,” imbuh Deliani
Di sisi pembiayaan, daerah-daerah di luar Jakarta menghadapi hambatan struktural yang serius. Selain keterbatasan APBD, banyak daerah belum memiliki kapasitas teknis untuk mengakses skema pembiayaan kreatif seperti Land Value Capture (LVC) atau green financing.
Sementara itu, mekanisme sertifikasi karbon untuk sektor transportasi di Indonesia hingga kini belum tersedia, menutup salah satu potensi sumber pendanaan yang sudah dimanfaatkan negara lain.
“Ke depan, transportasi publik perlu diposisikan sebagai fondasi utama mobilitas perkotaan. Dengan kerangka kebijakan yang lebih kuat dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat memastikan sistem transportasi yang lebih andal, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Deliani./E2
