JAKARTA, Bisnistoday – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) justru memunculkan gelombang kritik dari kalangan ekonom. Dalam diskusi terbuka yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, para akademisi menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang sesungguhnya.
Forum bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar kemarin, itu menjadi ruang evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk dampak fiskal, pelemahan institusi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola ekonomi nasional.
Ekonom Wijayanto Samirin menegaskan bahwa keakuratan data pemerintah menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan investor. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, hilangnya kepercayaan terhadap data ekonomi dapat memicu krisis yang lebih besar.
“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang,” ujar Wijayanto dalam diskusi tersebut.
Keraguan terhadap angka pertumbuhan ekonomi muncul setelah kajian ekonom Moh. Ikhsan dan Teuku Riefky menemukan inkonsistensi dalam data sektoral BPS. Di satu sisi, sektor manufaktur disebut tumbuh 5,04 persen, namun sektor listrik justru mengalami kontraksi minus 0,99 persen. Padahal, pertumbuhan industri manufaktur biasanya diikuti peningkatan konsumsi listrik.
Teuku Riefky menyebut kondisi tersebut menandakan adanya persoalan serius dalam pembacaan ekonomi nasional. Ia menilai angka pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimistis berpotensi menyesatkan pengambilan kebijakan.
“Terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan,” kata Riefky.
Selain persoalan data, para ekonom juga menyoroti tekanan besar yang sedang dihadapi ekonomi Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah, menyempitnya ruang fiskal APBN, hingga potensi dampak konflik Iran–Amerika Serikat terhadap harga minyak global dinilai dapat memperburuk situasi ekonomi pada semester berikutnya.
Belanja Digelontorkan Masif
Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI, Vid Adrison, mengingatkan bahwa tingginya belanja pemerintah pada awal tahun belum tentu menandakan kondisi fiskal yang sehat. Ia menilai strategi front-loading anggaran hanya memberi kesan sementara bahwa APBN dalam kondisi aman.
“Penurunan transfer ke daerah dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti CSIS, Dwiwulan, melihat pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan teknis pasar, melainkan refleksi dari menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah.“Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” katanya.
Diskusi juga menyinggung kritik media internasional The Economist terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam dua artikelnya, The Economist menilai Indonesia sedang menghadapi risiko pelemahan demokrasi dan meningkatnya tekanan ekonomi akibat kebijakan fiskal yang dianggap agresif.
Waspada Munculnya Gejala
Ekonom senior Moh. Ikhsan mengatakan Indonesia memang belum berada di ambang krisis, namun sejumlah gejala yang muncul memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang krisis ekonomi 1997-1998.“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” ujarnya.
Menurut Ikhsan, melemahnya kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, serta menurunnya independensi institusi menjadi sinyal yang harus segera direspons pemerintah. Ia menekankan bahwa ancaman terbesar bukan hanya perlambatan ekonomi, tetapi hilangnya kredibilitas negara di mata publik dan pasar.
Para pembicara dalam seminar itu sepakat bahwa kritik terhadap kondisi ekonomi Indonesia perlu dijadikan momentum evaluasi. Pemerintah dinilai perlu memperkuat institusi, menjaga disiplin fiskal, memperbaiki iklim usaha, serta memastikan kebijakan publik disusun secara transparan dan berbasis data agar kepercayaan masyarakat dan investor dapat dipulihkan.//
