JAKARTA, Bisnistoday -Sebagai penyelenggara perkeretapian terbesar, PT KAI berencana menyulap Stasiun Gambir sebagai point of view atau sebagai “Teras Monas.” Proyek yang akan tuntas pada tahun 2028 ini, dikabarkan menelan anggaran sennilai Rp 1 Triliun. Pendek kata, bahwa Stasiun Gambir kedepan tidak hanya sebagai sarana pelayanan transportasi, namun mampu memberikan pengalaman baru bagi penggusaha jasa angkutan kereta.
Fasade baru Stasiun Gambir akan dirancang agar pengunjung dapat menikmati panorama Monumen Nasional (Monas) secara lebih leluasa. Selama ini, menurut KAI belum ada ruang publik yang benar-benar berfungsi sebagai titik pandang untuk menikmati ikon ibu kota tersebut.
Hanya saja, kurang tepat apabila proyek revitalisasi Stasiun Gambir lebih berorientasi pada peningkatan estetika (teras Monas) atau citra kawasan. Disisi lain, masih terdapat backlog investasi pada aspek keselamatan, pemeliharaan aset, modernisasi prasarana, dan peningkatan kapasitas jaringan yang memberikan manfaat publik lebih besar.
Kalau saja, revitalisasi Gambir dibiayai dari anggaran investasi (capital expenditure/CAPEX) KAI yang sama dengan pengadaan sarana, maka akan muncul opportunity cost. Dana sekitar Rp 1 triliun yang digunakan untuk stasiun, tidak dapat digunakan untuk pengadaan lokomotif baru, pembelian kereta penumpang, pengadaan KRL atau kereta feeder, modernisasi sistem propulsi dan pengereman dan overhaul besar sarana yang telah berusia tua.
Bagi KAI, selalayaknya memetakan secara matang target prioritas untuk peningkatan pelayanan perkeretaapian sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sedangkan, program KAI prioritas semestinya adalah pengelolaan perlintasan sebidang, revitalisasi stasiun-stasiun komuter di daerah, reaktivasi jalur-jalur Kereta Api yang tua atau mati, dan pengadaan kereta-kereta baru.
Dari sudut pandang kebijakan transportasi, pendekatan yang paling tepat adalah memastikan bahwa investasi pada stasiun Gambir tidak mengorbankan keselamatan, keandalan, dan ketersediaan sarana, karena ketiga aspek tersebut merupakan inti pelayanan perkeretaapian dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, harus dibedakan antara kelayakan proyek dan kemampuan finansial perusahaan KAI. Bila memang kemampuan finansial KAI masih banyak tekanan akibat penugasan oleh negara yang sangat berat, maka proyek revitiliasasi Stasiun Gambir adalah kurang layak.
Stasiun Gambir Butuh Suasana Baru
Memang apapun alasannya Stasiun Gambir layang yang telah dipakai resmi tahun 1992 membutuhkan penataan baru. Namun urgensinya masih perlu dikaji lagi mengingat masih banyak perbaikan pelayanan Kereta Api yang masih perlu ditingkatkan.
Perlu diingat bahwa persoalan keuangan PT KAI masih belum sehat karena terbelenggu penugasan Kereta Api cepat, Kereta Api Bandara (Soetta dan Kualanamu) yang masih merugi, beban investasi sarana LRT Jabodebek, pembelian sarana KRL baru dari China dan INKA dengan depresiasi di tarif KRL. Kondisi keuangan KAI secara tradisional dengan Pemerintah juga masih terlilit membayar TAC yang berat dan piutang IMO juga belum cair dari backlog tahun 2024 dan 2025.
Tugas dan fungsi PT KAI sesuai UU 23 tahun 2007 tetang perkertaapian adalah penyelenggara sarana Kereta Api. Maka dengan proyek Stasiun Gambir ini berpotensi mengganggu penganggaran peremajaan sarana Kereta Api itu sendiri mengingat dana dari kas PT KAI terbatas.
Hingga saat ini pun usia sarana KRL yang beroperasi sejak tahun 1971 (55 tahun) masih ada. Sarana kereta lokal di Bandung masih ada yang buatan tahun 1965 (61 tahun), Kereta Api Berantas juga ada yang buatan 1965 (61 tahun) dan Kereta Api Menoreh bahkan buatan tahun 1964 (62 tahun).
Sementara, usia normal kerja sarana Kereta Api adalah 30-40 tahun. Kondisi sarana tua seperti ini dapat dihindari bila target peremajaan sarana Kereta Api KAI dilakukan dengan manajemen keuangan yang kondusif. Imbas dari telatnya peremajaan sarana Kereta Api ini tetap saja di pelayanan yang kurang nyaman dan dampak akhir tetap di masyarakat sebagai pengguna Kereta Api (end user).
Jakarta, 13 Juli 2026
Oleh : Deddy Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
