JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah maupun Legislator perlu memberikan perhatian serius terhadap peran penting angkutan pelopor daerah terisolir seperti Perum DAMRI. Apalagi perusahaan ini, merupakan satu-satunya perusahaan pemerintah bidang angkutan darat selain angkutan lainnya.
Joni Prasetiyanto Direktur Keuangan Dan Manajemen Risiko, mengatakan, satu- satunya BUMN transpotasi jalan saat ini yang tersisa dalah Perum DAMRI. Peran perusahaan angkutan jalan ini sebagai agent of development untuk melayani rakyat yang berada di daerah terisolir atau minim akses transportasi darat.
“Usia armada perintis tidak muda, sekitar tahun 2016, mendapat hibah dari Kemenhub, dan mulai biaya perawatan tinggi. Armada berada di daerah terpencil sehingga sparepart tidak mudah didapatkan. Ya kalau berkaitan dengan biaya operasional kendaraan, seharusnya konsep PSO (public service obligation) mulai serius diterapkan, apabila benar-benar serius untuk angkutan perintis,” ujar Joni dalam Diskusi Publik bertajuk “Akselerasi Peran Strategis DAMRI Untuk Pembangunan Negeri” diprakarsai INSTRAN, di Jakarta, Selasa (3/12).
Tidak hanya itu, lanjut Joni, bahwa selain mengerjakan proyek penugasan, DAMRI juga mengerjakan proyek perintis. Pelaksanaan proyek pioneer ini didapat melalui lelang dengan periode single year.” Inilah juga, yang menjadi keuangan DAMRI, juga tidak terlalu leluasa untuk optimalkan pinjaman. Apabila kontrak jangka panjang, maka lebih meringankan pembiayaan.”
Sebagai Perum, lanjut Joni, perusahaan tidak boleh dirundung kerugian. Karena itu, manajemen juga harus bekerja keras untuk mencari peluang peningkatan pendapatan. Apalagi, DAMRI digadang-gadang menjadi perusahaan kelas dunia, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.
Sementara, Pengamat Transportasi dari Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, kondisi masyarakat kota dan pedesaan belum sepadan dalam mendapat pelayanan transportasi publik.”Warga daerah terisolir, harus membayar tarif angkutan jauh lebih mahal, ketimbang warga perkotaan. Sedangkan warga terisolir ini, berpendapatan jauh panggang dari api dibanding warga kota.”
Seperti diketahui, subsidi transportasi untuk KRL Jabotabek saja mencapai Rp 1.6 triliun, sedangkan subsidi untuk angkutan bus perintis hanya Rp188 miliar yang terbagi dalam 322 trayek angkutan.” Transportasi umum masih dipandang bukan isu strategis. Padahal tanpa transportasi memadai akan sulit menjemput Indonesia Emas 2045.Malah, bisa jadi Indoneia Cemas dan Lemas. Negara maju pasti transportasinya bagus.”
Penyertaan Modal DAMRI
Desty Arlaini, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN mengutarakan, pemerintah bakal menggelontorkan PMN bagi angkutan perintis DAMRI. Selama ini, kewenangan DAMRI lebih banyak dari Kemenhub, dan Kementerian BUMN juga sudah mengajukan PMN tahun depan. Hanya saja, mengenai keuangan bergantung pula alokasi dari Kemenkeu.
“Untuk DAMRI, paling mengemuka adalah bagaimana memperbaiki tata kelola usaha angkutan perintis tentu butuh dukungan kementerian lain yang terkait.” Bagi DAMRI, untuk penambahan armada bisa dari PMN Kementerian Perhubungan. Armada setelah beberapa tahun diserahkan ke DAMRI./
