JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) segera mengimplementasikan kebijakan ekspor CPO melalui Perdagangan Bursa Berjangka (PBK). Kebijakan ekspor CPO ini merupakan terobosan atau inovasi Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kinerja ekspor CPO dan pendapatan negara melalui pajak ekspor.
Kebijakan ekspor CPO ini, juga sejalan dengan mandat UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2011. Begitupun, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tindak lanjut UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Kebijakan yang diatur adalah ekspor untuk CPO HS 15111000. Nantinya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Bursa Berjangka di Indonesia yang ditunjuk oleh Bappebti. Selain Permendag tentang ekspor, kami juga tengah merancang Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Bursa Berjangka,” terang Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko kepada media di Jakarta, akhir pekan.
Dengan diimplementasikannya kebijakan tersebut, diharapkan akan terbentuk harga acuan CPO di bursa. Harga yang terbentuk akan transparan, akuntabel, dan real time. Sehingga, dapat dipergunakan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) oleh Kementerian Perdagangan dan Bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan.
Di sisi hulu, kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga tandan buah segar bagi petani. Kementerian Perdagangan menargetkan pada Juni 2023 sudah dilakukan peluncuran kebijakan tersebut.
Penguatan SRG untuk Ekspor
Mengeni SRG (Sistem Resi Gudang), Didid mengutarakan, yang awalnya hanya fokus untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas khususnya bahan pangan dalam negeri, saat ini juga berorientasi ekspor.
“Masyarakat akan mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau serta pelaku usaha dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat masuk ke pasar internasional dengan menggunakan mekanisme penyimpanan komoditi di gudang SRG,” tegasnya.
Didid menambahkan, untuk optimalisasi SRG, akan diadakan Bulan Literasi SRG dan PLK pada Mei 2023. Pembukaan Literasi tersebut diagendakan pada 22 Mei 2023 di Subang, Jawa Barat. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain seminar, kuliah umum, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan di daerah.
Kasus Robot Trading
Didid menambahkan, dalam rangka mengurangi merebaknya kasus yang merugikan masyarakat khususnya terkait robot trading, Bappebti telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bappebti Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi melalui EA di bidang PBK yang mengatur tentang penasihat berjangka.
Tugasnya adalah memberikan nasehat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan. Saat ini Bappebti telah memberikan persetujuan Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka tersebut./
