JAKARTA, Bisnistoday – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan tajam publik usai munculnya laporan ribuan anak mengalami keracunan akibat makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil riset Big Data yang dilakukan INDEF (Wahyu Tri Utomo dkk), tercatat lebih dari 8.600 siswa di seluruh Indonesiamengalami gejala keracunan sejak awal September 2025.
Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan, kasus tertinggi terjadi di Jawa Barat (3.554 kasus), diikuti Yogyakarta (1.047) dan Jawa Tengah (1.078). Temuan laboratorium mengindikasikan kontaminasi Salmonella dan Bacillus cereus akibat lemahnya standar kebersihan dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan.
“Keracunan akibat kelalaian higienitas seharusnya tidak terjadi. Apalagi ini program pemerintah untuk anak-anak, harusnya zero accident seperti di sektor transportasi,” tulis salah satu netizen dalam unggahan di media sosial X, yang menjadi bagian dari pemantauan riset INDEF.
Sentimen Negatif Menguat di Dunia Maya
Riset tersebut menganalisis lebih dari 444 ribu percakapan di media sosial X dan TikTok sepanjang 1–27 September 2025. Hasilnya menunjukkan, sentimen terhadap BGN sangat negatif, terutama setelah kasus keracunan merebak.
“Pada awal pemerintahan Prabowo–Gibran, masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap program MBG sebagai solusi gizi anak sekolah. Namun kini publik justru semakin cemas dan kecewa,” tulis laporan tersebut.
Selain isu kesehatan, publik juga menyoroti struktur kepemimpinan BGN yang dinilai tidak relevan. Banyak pejabat di lembaga itu disebut tidak memiliki latar belakang gizi atau kesehatan.
“Dalam etika kebijakan publik, pimpinan seperti itu seharusnya mengundurkan diri,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dalam laporan INDEF.
SPPG Justru Dapat Dukungan Netizen
Berbeda dengan BGN, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) justru mendapat dukungan publik. Para netizen memuji kerja keras mereka yang dianggap kompak dan mampu menyajikan menu bergizi dengan rasa yang enak.
“Kalau tim SPPG-nya hebat, sayang sekali kalau BGN-nya tidak bisa mengawasi dengan benar,” tulis pengguna TikTok lain yang dikutip dalam riset.
Desakan Evaluasi Total
Publik mendesak agar BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen MBG. Transparansi, akuntabilitas, serta reformasi kepemimpinan dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Kasus ini bukan hanya soal makanan, tapi soal martabat kebijakan publik. Pemerintah harus memastikan program MBG benar-benar aman, bergizi, dan berpihak pada anak-anak,” tegas laporan INDEF.//
