JAKARTA, Bisnistoday – Kehadiran demokrasi di Indonesia agak sulit berkembang karena adanya praktik oligarki. Padahal sejatinya, masyarakat indoensia sudah siap dan melek terhadap demokrasi. Hal ini ditegaskan, oleh Prof. Abdul Hadi W.M, Guru Besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina.
“Bangsa Indonesia sebetulnya siap dalam berdemokrasi, namun saat ini dihambat oleh ulah oligarki. Inti berdemokrasi hanya satu : Sabar dalam perbedaan pendapat. Juga harus jujur dan ikhlas. Islam, sangat compatible dengan demokrasi,” ungkap Prof. Abdul Hadi W.M, Guru Besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, saat acara Diskusi Publik Universitas Paramadina “Is Islam Compatible wih Democracy? Case in Indonesia” di Jakarta, Minggu, (20/11)
Indonesia, lanjut Abdul hadi, berdasarakan catatan sejarah, demokrasi telah terpinggirkan dalam perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia. Lebih kurang 40 tahun diperintah oleh suatu rezim totaliter dan anti demokrasi. Pemilu 1955 dikhianati melalui dekrit presiden dan juga 32 tahun di bawah otokrasi orde baru.
“Sehingga dari itu kesempatan membangun demokrasi dan ekonomi di Indonesia mengalami hambatan besar. Ketika itu, Indonesia jatuh ke tangan rezim hegemonik yang berpikir tidak ada lagi yang lebih penting selain negara,” tuturnya.
Menurutnya, Islam tidak hanya compatible, tetapi sangat sesuai dengan demokrasi. Tapi yang mengherankan, masyarakat muslim di beberapa kawasan timur tengah misalnya, ternyata gagal mempraktikkan demokrasi. Namun, itu bukan hanya masyarakat muslim tertentu. Masyarakat Katolik di Filipina juga gagal mempraktikkan demokrasi. Demikian pula dengan masyarakat Budha di Myanmar, juga gagal berdemokrasi.
Ia mengutarakan, pendidikan mempunyai posisi teramat penting dalam membangun masyarakat demokratis. Demokrasi akan terlalu sulit dicerna jika tidak didahului kemajuan bidang pendidikan. Proses intelektualisasi itu berjalan seimbang di tengah masyarakat dengan tingkat pendidikan. Namun sistem pendidikan yang telah menjadi liberal amat tidak cocok di Indonesia.
Demokrasi juga perlu pencerdasan melalui pendidikan Bahasa. Jika tidak paham Bahasa, maka akan gagal dalam memahami arti pendidikan karena manusia bereksistensi dengan Bahasa. Makhluk berbahasa juga harus mempunyai identitas. Karenanya bangsa Jepang dulu menterjemahkan besar-besaran buku-buku asing ke dalam Bahasa Jepang.
Menempatkan Diri Sebagai Demokrat
Prof Sunaryo mengatakan, menjadi seorang muslim, berarti menjadi seorang demokrat. Namun juga harus memahami prinsip dasar Tauhid bahwa yang sakral hanya satu : Tuhan. Selain itu, profan. Kebenaran sejati hanya milik Tuhan, di luar itu bisa saja salah. Karena bisa salah, maka kita harus selalu mendengar pendapat orang lain dan tidak merasa yang paling benar.
Proses demokrasi dalam Islam telah berjalan sejak suksesi Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar r.a. Ada proses demokrasi yang demikian matang di situ. Yang terpilih menjadi khalifah ternyata Abu Bakar r.a. yang hanya orang biasa dan bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Prinsip demokrasi yang seperti itu sudah cukup bagi kaum muslimin.
“Bahwa Islam tidak punya masalah dengan demokrasi, karena demokrasi itu inheren dalam diri seorang muslim,” terangnya.
Namun ternyata kini, lanjut Sunaryo, terdapat tantangan besar demokrasi yang terjadi di banyak negara muslim. Di beberapa negara Timur Tengah demokrasi belum diterima utuh. Tetapi hal itu juga bukan problem khas negara-negara Islam. Kemunduran demokrasi ternyata saat ini terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, butuh komitmen pemimpin untuk betul-betul menjadi seorang demokrat.
Pada era reformasi, tambah Sunaryo, terkini terjadi regresi demokrasi atau reversi kepada otoritarianisme. Tetapi hal itu juga tercatat terjadi di banyak negara. Memang ada kecenderungan melemahnya civil society. beruntung, Indonesia memiliki dua organisasi sipil besar NU dan Muhammadiyah.
“Jadi, cukup clear bahwa Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara demokrasi. Dan itu perlu komitmen dan perjuangan untuk menjadi seorang demokrat.”/
