JAKARTA, Bisnistoday – Forum bisnis dalam Trade Expo Indonesia bukan hanya mempertemukan buyer dan eksporter tradisional, tapi juga lembaga pendidikan pekerja migran dengan pengguna potensial. Selain itu, untuk memperoleh informasi terkini kebijakan dan aturan di negara mitra dagang bagi seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu mengemuka dalam Virtual Employment Business Forum yang digelar, di Jakarta, Selasa (26/10) sebagai hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di sektor ekspor jasa. Virtual Employment Business Forum merupakan bagian dari rangkaian pameran dagangan tahunan internasional Trade Expo Indonesia ke-36 Digital Edition (TEI- DE). TEI-DE digelar pada 21 Oktober- 4 November 2021 secara interaktif daring sementara showcase berlangsung hingga 20 Desember 2021.
“Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perwakilan RI di luar negeri diharapkan terus mempromosikan PMI kepada pengguna potensial di negara penempatan masing-masing,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (26/10).
Dalam forum tersebut, Kepala BP2MI Benny Ramdni menyampaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Saat ini, Indonesia memiliki angkatan kerja sebesar 127 juta jiwa sedangkan permintaan terhadap Pekerja PMI cukup banyak.
“Selain negara tradisional, BP2MI juga memulai penempatan di negara baru, seperti Jerman untuk tenaga kesehatan Indonesia. Hal ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi PMI untuk penempatan di Eropa,” jelas Benny.
Benny mengharapkan, seperti TEI yang digelar secara daring, forum bisnis ini juga dapat memfasilitasi terwujudnya berbagai kesepakatan kerja sama penempatan PMI formal di tengah pandemi Covid-19.
“Presiden RI Joko Widodo telah memberi perhatian khusus dalam dua tahun terakhir untuk peningkatan sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan. Di dalam negeri, BP2MI telah bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan melalui penandatangan nota kesepahaman dan pemberian fasilitasi lain, termasuk kemudahan bagi calon PMI,” jelas Benny.
Hadir sebagai narasumber Duta Besar RI untuk Afrika Selatan Salman Al Farisi, Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Freddy Panggabean, dan Fungsi Ekonomi Duta Besar RI untuk Suriname Hanggorono Nurcahyo. Bertindak sebagai moderator yaitu Direktur Penempatan Kawasan Amerika Dan Pasifik BP2MI Yana Anusasana.
Salman Al Farisi menerangkan, terjadi kekurangan tenaga kerja di Afsel. Untuk itu, pemerintah Afsel didorong untuk membuka diri terhadap pekerja migran. Afsel banyak membutuhkan profesi seperti insinyur; spesialis teknlogi dan informasi; pengajar bahasa asing seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda; spesialis pemasaran dan media, profesional perawatan kesehatan, dan profesional akuntansi.
Ia juga memberikan gambaran PMI di kawasan Afrika. Di Afsel, banyak PMI merupakan karyawan kantor perwakilan perusahaan Indonesia, pekerja sektor teknologi informasi, pekerja di organisasi internasional seperti UNHCR, dosen, dan misionaris.
Sementara itu, Freddy Panggabean menerangkan, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Belanda mengakibatkan meningkatnya usia harapan hidup. Dampaknya ialah meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, rumah jompo, dan home care. Dalam 20 tahun terakhir, penduduk berusia 65 tahun meningkat, dari 3,1 juta menjadi 4,7 juta. Penduduk usia 80-90 tahun meningkat 3 kali lipat. Saat ini, 23 persen perawat Belanda telah berusia lanjut.
“Peluang kerja di Belanda cukup besar, khususnya sektor keperawatan. Dalam beberapa tahun ke depan, rumah jompo membutuhkan tambahan 130 ribu posisi. Sementara untuk menggantikan perawat usia lanjut, setidaknya terdapat 80 ribu lowongan kerja yang harus diisi,” ungkap Freddy.
Adapun Hanggorono menyampaikan, Suriname menjamin dan melindungi kebebasan dan hak rakyat, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut tertuang dalam Suriname Ongevallen Regeling (1947) berupa ketentuan pemberian jaminan risiko kerja. Suriname adalah negara yang memberi jaminan kawasan kerja di Karibia.
Tercatat 507 PMI di Suriname yang bekerja di sektor perikanan (sebagai anak buah kapal), kehutanan, tenaga profesional, dan pertambangan. Terdapat potensi besar di Suriname dan Guyana di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata (spa), dan kesehatan. “Tren kebutuhan terhadap pekerja migran cenderung meningkat, terutama tenaga terampil dan profesional, misalnya pertambangan minyak di Guyana,” tambah Hanggorono./
