JAKARTA, Bisnistoday – Kesejahteraan anak merupakan bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia. Kesehatan dan pendidikan anak merupakan kunci dan modal utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 karena sebagian besar masyarakat usia produk@f pada tahun 2045 saat ini masih berstatus anak (usia dibawah 18 tahun).
Kalau lalai, dalam melindungi dan kesejahteraan anak akan berdampak besar serta jangka panjang. Bukannya meraih bonus demografi tetapi justru menjadi bencana demografi.Topik perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan tema tersendiri pada lima debat capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi debat kelima yang terakhir, memiliki irisan paling dekat khususnya topik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan inklusi.
Aviliani, Ekonom Senior INDEF, menekankan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas dengan mempersiapkan generasi emas. Hal ini diungkapkan dalam Diskusi Publik “Apakah Para Capres Melupakan Masa Depan Anak Indonesia” baru-baru ini di Jakarta.
Menurutnya, pelibatan stakeholder terkait, termasuk pemberdayaan masyarakat (memberdayakan ibu-ibu PKK, misalnya) dan swasta, untuk mendorong kesehatan dan pendidikan anak. Kedua, stunting bukan hanya terjadi pada masyarakat berpendapatan rendah tapi juga pada kelas menengah.
Selain itu, ketiga, pentingnya mensosialisasikan pola makan sehat yang bersumber dari pangan yang sehat bukan makanan instan atau fast food. Hal paling utama, keempat, adalah menekankan pada outcome dari program bukan hanya sekadar capaian angka statistic yang bersifat populis.
Dosen senior di Perbanas menyoroti capaian PISA yang rendah dan anggaran pendidikan yang lebih banyak dihabiskan ke infrastruktur padahal pendidikan gratis tetap harus menjaga kualitas, bukan hanya sekedar mendapat ijazah.
Tukiman Taruno Sayoga, Unika Soegijapranata Semarang menyatakan bahwa anggaran pendidikan mencapai Rp 600 trliun rupiah yang kemudian akan dieksekusi hanya 15%-nya oleh Kementerian Pendidikan dengan Sebagian besar tersebar ke kementerian/lembaga lain.
Sementara itu anggaran untuk beasiswa jumlahnya hanya Rp29 triliun rupiah sehingga penganggaran untuk pendidikan anak perlu diperbaiki. Panelis debat kelima capres ini menekankan pentingnya pola asuh dan pola asup pada anak-anak. Di sisi lain regulasi di tingkat daerah juga perlu menjadi perhatian karena sangat penting untuk dapat mendorong kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak.
Perwakilan Palon capres. Fatia Nur dari Tim Anies-Muhaimin menegaskan akan meningkatkan pendidikan usia dini (PAUD) sehingga lama pendidikan menjadi 12+1 tahun. Jubir muda ini menambahkan bahwa jika paslon yang didukungnya menang maka akan menggunakan pendekatan multistakeholder untuk implementasi program-program berkaitan dengan anak. tidak mungkin pemerintah menjalankan semuanya sendiri, akan ada kolaborasi.
Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo dari Tim Prabowo-Gibran mentargetkan 82,9 juta orang akan mendapat manfaat dari program makan siang gratis ini termasuk didalamnya anak balita dan ibu hamil.
Anggota DPR yang sering dipanggil Mbak Saras lalu menambahkan bahwa anggarannya selain didapat dari APBN dengan ekspektasi lompatan peningkatan rasio penerimaan perpajakan dengan konsep pentahelik perlu diimplementasikan, karena Presiden tidak bekerja sendiri dan penentu kebijakan bukan hanya Presiden tapi juga keputusan bersama legislatif serta kontribusi dunia usaha dan masyarakat.
Libatkan Peran Swasta
Sandra Moniaga dari tim Ganjar-Mahfud menyatakan bahwa pendidikan orang tua sangat penting untuk tumbuh-kembang anak. kesehatan jiwa raga anak-anak diwujudkan diantaranya dengan revitalisasi gelanggang remaja yang ada dalam konteks kekinian. Swasta dan perusahaan perlu dilibatkan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak.
Namun demikian, negara tetap harus hadir untuk memastikan apakah prinsisp-prinsip dan standar-standarnya terpenuhi. Mengenai anggaran program satu desa satu faskes, Sandra Moniaga dari tim pemenangan Ganjar- Mahfud menjelaskan bahwa dibutuhkan pembangunan pustu/puskesmas kelas C selama 5 tahun di 49,344 desa.
Percepatan penerapan telemedicine dan layanan koling, konsul keliling, reorganisasi dan redistribusi nakes. Total biaya Rp 83,88 Triliun pertahun untuk pembangunan dan 6.6T untuk gaji. Total anggaran yang dibutuhkan dalam 5 tahun adalah Rp453 Triliun atau Rp90.54 Triliun per tahun.
Cukup melegakan bahwa para perwakilan tim capres menyampaikan visi misi dan program terkait anak untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan. Tapi setelah salah capres terpilih dan menjabat pada periode 2024-2029 apakah akan lupa dengan janji dan visi misinya terkait anak? Semoga sebaliknya yang terjadi. /
