JAKARTA, Bisnistoday — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai kondisi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sepanjang 2025 masih berada dalam tekanan serius. Hal tersebut disampaikan Staf Advokasi LBH Pers, Wildanu Syahril Guntur, S.H., dalam pemaparan hasil pemantauan nasional terkait kemerdekaan pers.
LBH Pers mencatat bahwa kekerasan terhadap jurnalis kerap terjadi dalam momentum aksi massa. Pola kekerasan tersebut meliputi penganiayaan, intimidasi, hingga perusakan alat kerja yang dialami jurnalis saat melakukan peliputan di lapangan.
Fenomena pembatasan kerja jurnalistik juga dinilai kembali berulang, baik melalui pembatasan akses liputan maupun pengendalian arus informasi. Kondisi serupa sebelumnya pernah terjadi pada aksi-aksi besar di tahun-tahun sebelumnya.
Sepanjang 2025, LBH Pers memantau sejumlah aksi nasional seperti Aksi Indonesia Gelap, peringatan Hari Guru Internasional, hingga aksi Agustus 2025. Aksi-aksi tersebut merupakan respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
Wildanu menilai respons masyarakat tersebut merupakan bentuk ekspresi yang wajar dalam negara demokrasi. “Masyarakat merespons karena melihat kebijakan negara tidak berpihak dan kondisi hidup semakin sulit,” ujarnya.
LBH Pers juga menyoroti pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai bersifat predatoris. Regulasi tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan justru membuka ruang pembatasan kebebasan berekspresi.
Berdasarkan pemantauan, aktor negara menjadi pihak yang paling dominan terlibat dalam kasus pembatasan kebebasan berekspresi. Keterlibatan tersebut dinilai sebagai dampak langsung dari implementasi kebijakan pemerintah di lapangan.
Dari sisi korban, kekerasan tidak hanya dialami oleh jurnalis laki-laki, tetapi juga perempuan. Selain jurnalis, korban juga berasal dari kalangan mahasiswa, aktivis, pekerja, dan warga sipil.
Bentuk kekerasan yang paling banyak tercatat adalah penganiayaan fisik dan intimidasi. Kasus-kasus tersebut kerap diikuti dengan proses hukum yang dinilai tidak berpihak pada korban.
Secara wilayah, Jakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi. Tingginya angka tersebut sejalan dengan intensitas aksi nasional yang sebagian besar berlangsung di ibu kota.
Meski demikian, LBH Pers menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di Jakarta. Di berbagai daerah, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional, pola pembungkaman juga terus terjadi.
Dalam upaya menghimpun laporan masyarakat, LBH Pers membuka portal pengaduan daring sejak 2023. Kanal ini digunakan untuk mencatat kasus kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan ketenagakerjaan media.
Di sektor ketenagakerjaan, LBH Pers mencatat 46 kasus perselisihan hak dan 13 kasus pemutusan hubungan kerja sepanjang 2025. Mayoritas kasus diawali dengan pemotongan upah secara sepihak terhadap pekerja media.
Wildanu menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat perlindungan tenaga kerja. “Alih-alih menciptakan iklim kerja yang sehat, pekerja media justru semakin rentan,” katanya.
LBH Pers juga menyoroti teror terhadap media, termasuk pengiriman bangkai hewan ke kantor redaksi. Hingga kini, proses penanganan kasus tersebut dinilai belum menunjukkan kejelasan.
Selain itu, terjadi pergeseran pola penyelesaian sengketa pers melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Mekanisme ini dinilai berpotensi melemahkan peran Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pers.
Menatap 2026, LBH Pers memproyeksikan kekerasan terhadap jurnalis masih berpotensi meningkat apabila akuntabilitas negara tetap lemah. Penguatan perlindungan pers dan evaluasi kebijakan dinilai menjadi langkah mendesak. (E2–KHAYLILA SAFITRI)
