GEORGIA, Bisnistoday – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati paparkan pencapaian proses masa transisi dari energi fosil ke ramah lingkungan. Indonesia terus mencari solusi proses masa transisi agar tidak ramah juga terjadai pendapatan negara. Penghentikan berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berdampak terhadap pendapat pemerintah.
“Kalau kita mau retire coal, itu artinya apa, biayanya gimana, siapa yang harus bayar,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di di Tbilisi, Georgia, Sabtu setempat.
Terkait pensiun dini PLTU, Menkeu Sri Mulyani menuturkan salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya adalah bahwa ada pendapatan (revenue) yang hilang ketika operasi PLTU dihentikan lebih dini sehingga perlu dicarikan sumber pendanaan (financing) untuk memberikan kompensasi.
“Karena implikasinya (pensiun dini PLTU) seperti yang saya bilang revenue-nya akan dipotong, jadi siapa yang harus compensate itu gitu, itu kan menjadi the loss (kerugian) yang harus dicalculate (diperhitungkan),” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB.
“Kita follow up apa yang sudah di-announce di Indonesia waktu itu dengan JETP (Just Energy Transition Partnerships), program Mekanisme Transisi Energi (ETM), mereka mulai menstrukturkan dan masih banyak pekerjaan teknis, tapi bagus bahwa kita mulai bicara yang real yang konkret,” kata Menkeu Sri Mulyani./
