JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian ATR/BPN bertekad mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Bahkan untuk melayani masyarakat, Kementerian ATR/BPN membuka Loket Pelataran (Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan). Disisi lain, apabila ada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas hingga pemecatan.
“Kalau ada perbuatan melawan hukum, dan apabila terbukti akan diambil tindakan tegas. Nantinya diserahkan ke Plt (pelaksana tugas) jabatannya dan akan diproses hukum. Kalau terbukti akan dipecat,” tukas Menteri Hadi Tjahjanto, dihadapan media usai membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN bertema: Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang” di Jakarta, Selasa (26/7).
Ia meminta jajaran Kementerian ATR/BPN mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak mempersulit. “Saya ingatkan kepada jajaran ATR/BPN yang lakukan pungli, tidak ada ampun. Saya proses dan dipecat,” tegasnya.
Baca juga : Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan RDTR IKN Segera Tuntas
Sebaliknya, apabila dari Jajaran Kementerian ATR/BPN sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tetapi masih mendapatkan ancaman kriminalisasi akan dibela. “Apabila mereka yang telah menjalankan tugas sesuai prosedur, masih dikriminalisasi, saya akan pasang badan, bela mereka,” tukasnya.
Untuk mengetahui segala persoalan pertanahan, Menteri Hadi Tjahjanto terus melakukan kunjungan langsung diberbagai daerah. Apabila memang mendapatkan persoalan dan dapat diselesaikan di lapangan akan segera dilakukan. “Saya turun ke lapangan untuk melihat permasalahan langsung, kalau memang bisa diselesaikan maka segera kami putuskan,” tuturnya.
Modus Mafia Tanah
Menteri Hadi mengakui, berbagai modus persoalan sengketa pertahanan terjadi dan melibatkan personel Kementerian ATR/BPN. Misalnya saja, tanah kosong dengan bekerjasama dengan personel mengubah data Pusdatin (Pusat Data dan informasi). Dari perubahan ini menjadi dasar penerbitan sertipikat. “Ini terjadi, dan kita sudah proses dan kalau terbukti inkrah akan dipecat,” terangnya.
Ia mengakui, adanya persoalan pertanahan dari praktik mafia tanah banyak terjadi di Riau, Sumut dan Jambi. Persoalan sengketa untuk sertipikat tumpang tindih HGU dan masyarakat, tanah pemerintah dan masyarakat dan antara masyarakat sendiri.
Menteri Hadi mencontohkan, akhir-akhir ini telah mencari jalan tengah untuk kasus suku anak dalam. Mereka kehilanagan tempat tinggi dengan jumlah warga sekitar 744 orang. Bagi warga yang tanahnya bersenketa dengan unit usaha tersebut harus mendapatkan tempat kembali dari perusahaan seluas 750 ha. “Saya minta maksimal 30 Agustus 2022 nanti harus tuntas,” terangnya.
Menurut Hadi Tjahjanto, Kementerian ATR/BPN juga menyadari bahwa penyelesaian persoalan pertanahan tidak bisa ditangani oleh Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi juga harus didukung partisipasi Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, dan Badan Peradilan.
“Kalau ada yang masuk angin, satu saja maka semua harus lebih bekerja keras untuk melawan mafia tanah.”
Baret dan Tongkat Komando
Untuk meningkatkan kepercayaan personel Kementerian ATR/BPN, lanjut Menteri Hadi Tjahjanto menegaskan, telah menambah kelengkapan seragam berupa baret dan tongkat komando.
“Sebenarnya seragam ini sudah lama digunakan. Hanya tambah baret dan stik komando. Saya ingin koordinasi Kakanwil dan Kakantah bisa berjalan lebih baik dengan Forum Forkominda,” tuturnya.
Menteri Hadi, menambahkan, penambahan kelengkapan seragam personel Kementerian ATR/BPN juga tidak muluk-muluk, karena disetarakan dengan Kajati, Kajari, Kapolres, Dandim atau BNN. “Jadi disetarakan, menambah konfiden, tampil kedepan, sebagai sesama institusi pemerintah. Diberikan tongkat komando sebagai simbol kesatuan perintah pimpinan ke jajaran di wilayah,” terangnya./
