JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian ATR/BPN tengah menuntaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, RDTR untuk IKN Nusantara segera diselesaikan.
“Sekarang RDTR nya sudah selesai, hanya perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kepala Otoritas IKN Nusantara. Apabila sudah selesai akan segera diserahkan ke Kepala Badan Otoritas IKN,” ungkap Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto kepada media usai membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN bertema: Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang” di Jakarta, Selasa (26/7).
Hadi Tjahjanto menuturkan, didalam pembentukan RDTR ada diatas Kawasan hutan sehingga harus ada pelepasan. Untuk selanjutnya, dari RDTR tersebut akan dibentuk masterplan untuk dijadikan pendoman.” Tinggal diserahkan ke Kelapa Badan Otorita IKN karena ada lahan diatas Kawasan hutan harus dilepas,” tuturnya.
Mengenai rakernas, Hadi menuturkan fokus pembahasan pada Rakernas 2022 adalah hal-hal yang menjadi arahan Presiden, yaitu Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di mana, progres pendaftaran tanah saat ini mencapai 74,8 %. Kedua, yaitu penyelesaian sengketa dan konfliktertanahan termasuk mafia tanah.
Dan ketiga, dukungan pembangunan IKN (terkait Rencana Tata Ruang dan pengadaan tanah). Rakernas 2022 juga membahas strategi pembangunan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.
Loket Pelataran
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menurut Hadi, Kementerian ATR/BPN meluncurkan Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertanahan secara langsung tanpa melalui kuasa.
“Program PELATARAN dilakukan pada hari Sabtu-Minggu khususnya bagi Kantah yang memiliki kriteria kantah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan kantah dengan rata-rata jumlah layanan diatas 2.000 berkas per bulan. Total Kantah yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 Kantah,” dalam keteranganya.
Pada Rakernas ini, juga diluncurkan hotline bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan pada nomor Whatsapp berikut: 0811-1068-0000. Pada Rakernas ini, Kementerian ATR/BPN juga melibatkan perwakilan dari aparat penegak hukum.
Sehubungan dengan upaya penyelesaian sengketa dan konfliktertanahan, turut hadir perwakilan dari Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Para narasumber tersebut akan memaparkan seputar penanganan perkara pertanahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia./
