JAKARTA, Bisnistoday – Kampus, sarjana dan para akademisi mempunyai tanggung jawab tidak hanya moral, tetapi juga tanggungjawab sosial. Itu tercipta dengan melaksanakan apa yang harus dilakukan dengan ilmu pengetahuan, kecakapan dan kemahiran yang telah dikuasai, yang tentu harus berbasis etika, nilai yang dijunjung tinggi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP saat menyampaikan orasi ilmiah di acara wisuda digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Rabu (28/5).
Lebih lanjut Muhadjir menegaskan bahwa untuk keluar dari jebakan “middle income trap” bangsa Indonesia harus mengandalkan tiga aspek penting yakni logika, etika, dan estetika.
“Membangun manusia sebagai sumber bangsa harus menggunakan ketiga hal ini secara bersamaan karena sesuatu yang indah belum tentu baik, dan yang baik belum tentu benar dan juga indah,” jelasnya. “Pembangunan sumber daya manusia harus tidak hanya benar secara fakta, tetapi juga baik secara etis dan indah secara estetika.”
Menurut Penasihat Presiden Bidang Haji ini, gambar besar Indonesia bercampur antara antara optimisme dan kewaspadaan. Banyak alasan untuk optimis terhadap masa depan Indonesia, sebagai negara yang menempati peringkat pertama dalam katagori negara dengan tingkat kesejateraan subjektif (flourishing).
“Ini terlihat dari studi global dari Universitas Harvard, Universitas Baylor dan Gallup tahun 2024. Artinya, Orang Indonesia adalah orang yang paling puas dan paling bersyukur dengan kehidupannya, bahkan dibanding negara-negara maju sekalipun.”
Ketimpangan dan Kemiskinan
Namun disisi lain, menurut Muhadjir, tantangan nyata bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan masalah ketimpangan dan kemiskinan. Masyarakat tidak bisa hanya puas karena adanya persepsi kebahagiaan saja, tetapi juga harus jujur pada realitas obyektif yang senyatanya harus diatasi bersama.
“Yaitu adanya ketimpangan yang masih tinggi dengan merujuk Indeks Gini 0,379. Lebarnya jurang pemisah antara segelintir orang yang kaya raya dengan sekelompok besar rakyat yang masih terbelit oleh lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).”
Dari sisi lain, katanya, Bank Dunia menyebutkan indikasi lain bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, data resmi dari BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Ini berbeda karena indikatornya jauh berbeda.
Sebagai contoh versi BPS, jika suatu keluarga terdiri dari lima jiwa, berpenghasilan sekitar Rp 3 juta ke atas, maka tidak termasuk keluarga miskin. Sementara itu, versi Bank Dunia apabila dalam suatu keluarga terdapat lima jiwa, berpenghasilan sekitar Rp17 juta ke atas baru disebut bukan keluarga miskin.
“Bagaimana menyikapi angka berbeda ini? Ya harus bijaksana. Kalau kita hanya memakai standar minimum nasional, kita bisa merasa sudah berhasil, padahal kenyataannya sebagian besar rakyat masih belum mencapai standar hidup yang bermartabat sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi kita.”
Moral dan Etika
Isu terakhir bagi Indonesia ke depan adalah “Etika dalam Pembangunan sebagai Kompas bagi Masa Depan bangsa. Etika menduduki tempat yang sangat vital dan mendasar dalam pembangunan. Pembangunan yang berjalan secara inklusif dan mempertimbangkan betul dari sisi baik-buruk.
Tidak hanya mengejar angka pertumbuhan saja, tetapi juga harus memastikan tidak ada yang tertinggal, mengoreksi ketimpangan akses,serta menjunjung martabat manusia, bukan hanya statistik.
Menurutnya, etika menuntun kita untuk tidak puas hanya dengan penurunan angka kemiskinan versi nasional, melainkan mendorong kebijakan yang menaikkan standar hidup rata-rata, sehingga selaras dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berkembang maju.
“The real development is not how fast we progress, but how much we progress together.” (Pembangunan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kita maju, tetapi seberapa banyak yang kita ajak maju bersama)./
