JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah memastikan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat solusi banjir.
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Kamis (13/3), disepakati bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada 2026.
“Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Ia menekankan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir Jakarta yang bersifat jangka menengah. Dengan langkah ini, diharapkan sekitar 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif.
“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujar Dody.
Dry Dam Sukamahi dan Ciawi
Menteri Dody juga menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir Jakarta tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga dilakukan secara struktural dan non-struktural. Beberapa proyek yang sudah berjalan meliputi pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 km.
“Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” jelas Nusron Wahid.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menambahkan bahwa dalam pelaksanaan program normalisasi ini, Pemprov Jakarta akan mengedepankan pendekatan yang manusiawi terhadap warga terdampak.
“Normalisasi ini penting untuk Jakarta, tapi kita juga harus memastikan masyarakat yang terkena dampaknya mendapatkan solusi yang adil. Pemprov Jakarta bersama pemerintah pusat akan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang layak,” ujar Pramono./
