www.bisnistoday.co.id
Selasa , 16 Juli 2024
Home OPINI Gagasan Pelanggaran Hukum Kejatuhan Besi di Track MRT
Gagasan

Pelanggaran Hukum Kejatuhan Besi di Track MRT

MRT Jakarta
RANGKAIAN KERERA MRT JAKARTA Tengah melintas./
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Insiden jatuhnya material besi dari alat konstruksi proyek yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) menyebabkan berhentinya operasional MRT Jakarta selama tujuh jam dari pukul 16.54 WIB hingga 00.00 WIB pada Kamis, 30 Mei 2024 sehingga terjadi pembatalan semua perjalanan MRT. Keesokan harinya (Jumat) MRT kembali berjalan normal sesuai jam operasional yang berlaku, yaitu mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB.

Sangat disayangkan bahwa kejadian tersebut berupa material berat yang jatuh menimpa di fasilitas umum di jalur MRT, sempat terbentur sarana MRT saat melintas melintas. Walaupun tidak terdapat korban jiwa namun sangat jelaslah bahwa kontraktor tersebut tidak profesional dalam manajeman keselamatan. Kontraktor yang melakukan kegiatan di fasilitas umum, biasanya dilaksanakan pada malam hari namun kali ini kontraktor melakukan di waktu kerja sibuk (peak time).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2009 Tentang  Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pasal menyebutkan bahwa Ruang manfaat jalur (rumaja) kereta api pada permukaan tanah yang berada di bawah jembatan dan di atas permukaan tanah dapat dipergunakan untuk kepentingan lain dengan syarat  di poin (c) tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian. Sebenarnyapun kegiatan konstuksi PT HK siang hari di atas jalur MRT di daerah Blok M tersebut juga belum mendapatkan izin dari pemilik prasarana, dalam hal ini PT MRT Jakarta.

Selanjutnya di Pasal 58, ayat (3) menyatakan batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan  tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api,  yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter. Jadi dapat diduga bahwa kontraktor HK tersebut telah melanggar aturan PP ini karena kegiatan derek (crane) tepat di atas langsung jalur  MRT. Jika PT MRT mau menuntut secara hukum maka kontraktor yang menyebabkan kecelakaan dapat dituntut secara pidana sesuai KUHP.

Dalam SKB MENAKER dan MEN PU No : 174/MEN/1986 & 104/KPTS/ 1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi menyatakan Bahwa pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan teknologi dan tenaga kerja, dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja.

Serta pertimbangan bahwa tenaga kerja dibidang kegiatan konstruksi selaku sumber daya yang membutuhkan bagi kelanjutan pembangunan, perlu memperoleh perlindungan keselamatan kerja, khususnya terhadap ancaman kecelakaan kerja. Jadi dalam kejadian material besi yang jatuh menimpa track (jalur) MRT ini, kontraktor telah abai terhadap keselamatan lingkungan kerja.

Berdasarkan investigasi awal oleh kontraktor PT Hutama Karya (HK), insiden ini disebabkan oleh induksi elektromagnetik yang terjadi ketika kereta MRT melintas saat tower crane sedang mengangkat material besi. Induksi tersebut mengakibatkan crane mati mendadak, sehingga material besi yang sedang diangkat terjatuh miring dan masuk ke dalam rel MRT mengikuti arus induksi.

Statement ini juga sangat prematur sebab belum tentu ada induksi listrik MRT lalu crane error. Bila analisis HK ini dibenarkan, maka sejak dulu kegiatan di atas listrik DC  (LAA) MRT atau KRL juga akan error semua.

Beberapa pokok pemikiran bidang keselamatan:
  • Kejadian besi jatuh menimpa jalur MRT (merupakan area vital negara) di blok M Kamis, 30 Mei 2024 adalah preseden buruk konstruksi karena telah melanggar regulasi PP 56 / 2009. Maka proyek dari kontraktor PT HK ini lebih baik dihentikan dahulu sementara sebelum ada kejelasan keselamatan di fasilitas umum di jalur transportasi.
  • PT MRT Jakarta atas kejadian ini mengalami kerugian materi dan sosial, sesuai kontraprestasinya yang diduga lalai dalam pelaksanaan konstruksi maka PT HK yang paling bertanggung jawab selaku kontraktor berkewajiban membayar ganti rugi kepada PT MRT Jakarta.
  • Bila ada pelanggan/penumpang MRT mengalami kerugian atas kejadian ini tentunya mempunyai hak untuk melakukan class action kepada PT HK.
  • PT MRT selaku pemilik prasarana MRT setelah kejadian 30 Mei 2024 berkewajiban melakukan uji kelayakan beton. Paska jatuhnya material besi apakah mengganggu reliabilitas girder (balok beton) dan pier (kolom) penopang jalur MRT (track). Bila terjadi keretakan tentunya perlu evaluasi struktur dan sub-struktur rel layang MRT.
  • Setelah kejadian ini, tugas PT MRT selaku  operator kereta api tetap lebih giat memberikan pelayanan (rasa) aman dan nyaman kepada para pelanggannya.
  • Kejadian ini diharapkan menjadi edukasi bersama bagi kontraktor umumnya agar selalu patuh terhadap regulasi keselamatan baik regulasi K3 dan peraturan umum mengenai penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan konstruksi.
  • Bila akhirnya PT HK selaku kontraktor tetap akan melaksanakan kegiatan di sekitar jalur MRT, sebaiknya PT MRT melarang ada kegiatan di atas langsung jalur MRT. Ruang milik jalur MRT harus bebas kanan kiri minimal 6 (enam) meter dari ruang manfaat jalur MRT.
  • Jika nantinya tetap dilakukan kegiatan konstruksi walau tidak di atas langsung jalur MRT, kontraktor berkewajiban memasang protektor/pelindung di atas jalur MRT, agar potensi material apapun yang  jatuh tidak membahayakan perjalanan MRT.
  • Untuk perhatian saat ini juga tengah berlangsung pekerjaan konstruksi di stasiun LRT TMII karena tepat di atas jalur LRT Jabodebek. Tentunya dengan kejadian di MRT 30 Mei lalu, seyogianya kontraktor LRT segera melakuan evaluasi keselamatan konstruksi.

Jakarta, Juni  2024

Oleh : Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif INSTRAN

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

Happy Anniversary Bisnistoday.co.id

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

Gagasan

Bagikan Saham BUMN Ke Rakyat

KETIKA pertanyaan diajukan siapa pemilik BUMN? Jawaban sederhananya adalah negara. Sesuai dengan...

Gagasan

Izin Tambang untuk NU, Atau…?

BARU-BARU ini pemerintah secara terbuka menawarkan kepada Organisasi masyarakat (Ormas) Keagamaan untuk...

Pertambangan
Gagasan

Di Balik Kasus Tambang

LAGI-LAGI konflik di sebuah wilayah pertambangan membuat pilu dan menyayat hati rakyat....

SPBU Pertamina
GagasanHEADLINE NEWS

Lonjakan Harga BBM Mulai Bikin ‘Was-Was’

JAKARTA, Bisnistoday - Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap keseimbangan fiskal karena...