JAKARTA, Bisnistoday- Pemerintah akan melakukan negosiasi ulang proyek pembangkit listrik 35 ribu MW (35 miga watt) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah akan tetap memenuhi komitmen dari megaproyek yang sudah terkontrak.
“Proyek 35 MW yang sudah terkontrak tentu saja komitmen itu harus bisa kita penuhi. Masalahnya sekarang, kita berupaya untuk menegosiasi kembali. Semua pihak terkena dampak Covid-19,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam paparan capaian kinerja sektor ESDM tahun 2020 secara virtual, di Jakarta, Kamis (7/1).
Arifin mengakui permintaan listrik selama pandemi Covid-19 turun. Permintaan listrik yang menurun juga berdampak pada penjualan listrik PT PLN selama pandemi. Ia berharap permintaan pasokan listrik akan pulih pada 2021 ini.
Untuk mendongkrak permintaan pasokan listrik, kata Arifin, pemerintah akan melakukan sejumlah strategi. Misalnya, dengan mendorong penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) baik roda empat maupun roda dua hingga meningkatkan penggunaan kompor listrik. “Kita juga harus menyempurnakan kita punya transmisi sehingga kita bisa membalas daerah yang kekurangan bisa kita suplai dengan listrik yang ada,” katanya.
Pemerintah, lanjut dia, juga akan berupaya menghapus pembangkit listrik berbahan baku diesel. “Memang infrastruktur transmisi harus bisa dipercepat pemasangangannya sehingga daerah-daerah yang mempunyai BPP (Biaya Pokok Penyediaan) tinggi bisa dibalas dengan BPP rendah sehingga cost secara keseluruhan bisa turun,” kata Arifin.
Seperti diketahui bahwa hingga Agustus 2020, realisasi kapasitas beroperasi dari program pembangkit listrik 35 ribu MW baru mencapai sekitar 24 persen atau sebesar 8.400 MW. Selain megaproyek tersebut, terdapat pula carry over sebesar 7.000 MW dari program sebelumnya./
