JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan cadangan dan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Karena itu harga minyak dan gas bumi harus ada ketersediaannya.
Direktur Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengungkapkan, dalam meningkatkan cadangan dan produksi migas dengan melakukan beberapa langkah.
“Langkah tersebut di antaranya dengan memberikan opsi/fleksibilitas pemilihan jenis kontrak kerja sama (PSC CS/GS). Selain itu memperbaiki term and condition kontrak kerja sama,” kata Tutuka Ariadji saat menjadi keynote speech dalam diskusi bertajuk “Menelisik Prospek Energy 2024, Gurih atau Hambar?” yang diselenggarakan Forum Wartawan Energi dan Sumber Daya Mineral (FWESDM), yang diselenggarakan secara Hybrid, di Club Square Plaza UOB, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).
Selain itu, lanjutnya, mengakselerasi proyek- proyek lapangan migas. Kemudian, optimalisasi pemanfaatan gas domestik, meningkatkan cadangan strategis/penyangga/operasional, mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG, dan mendorong diversifikasi sebagai alternatif sumber energi seperti Gasifikasi Pembangkit dan Pemanfaatan Biofuel.
Dirjen Migas menegaskan, migas harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Karena itu, pemerintah harus melakukan perencanaan Infrastruktur gas bumi terintegrasi melalui RUTOGEN. Pemerintah juga meningkatkan pembangunan Infrastruktur gas bumi strategis untuk mendorong interkonektivitas jaringan gas bumi.
“Pemerintah terus mendorong pembangunan pipa transmisi gas (Cirebon- Semarang),” kata Tutuka
Aspek lain agar cadangan dan produksi migas, pemerintah harus membuat harga migas terjangkau atau affordability. Untuk itu harus ada transformasi Subsidi BBM dan LPG Tepat Sasaran.
Pemerintah, imbuh Tutuka, juga sedang menyusun dan menetapkan formula/harga minyak mentah, gas bumi, BBM, LPG, CNG yang yang berkeadilan dengan mempertimbangkan daya beli konsumen dan nilal keekonomian lapangan/produksi migas.
Pemerintah, kata Tutuka, juga menetapkan lokasi Kebijakan BBM Satu Harga dan memberikan Insentif migas secara selektif yang bertujuan untuk pembangunan nasional dengan memperhatikan kemampuan fiskal negara. sebagai contoh pemberian Insentif HGBT untuk industri dan penyediaan tenaga listrik.
Syarat lainnya, ungkap Tutuka, migas harus berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meningkatkan Implement Site Manajemen Keselamatan Migas dan mengupayakan Penertiban kegiatan ilegal Drilling.
“Pemerintah harus mendorong Zero Unplanned Shutdown dan mendorong Pengembangan pengeboran Platform lepas pantai,” cetus Tutuka.
Dalam kesempatan itu, Tutuka juga memaparkan tentang Keputusan Presiden tentang CCS. Beberapa hal pokok dari keputusan tersebut. Pertama, perlunya kerangka hukum dan peraturan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan CCS yang aman dan efektif serta memberikan kepastian bagi investor
Kedua, untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan CCS terintegrasi dari semua sektor dan transportasi lintas batas CO2
Ketiga, pemanfaatan potensi simpanan geologi Indonesia sebagai hub CCS. Keempat, CCS dengan sumber CO2 dari industri lain. Kelima, CCS lintas batas.
Perkembangan Sektor Energi
Dalam kesempatan tersebut, Tutuka menyampaikan perkembangan sektor energy nasional, khususnya di sepanjang tahun 2020 hingga saat ini yang berada dalam tren positif dan terus meningkat. Disampaikan Tutuka, perkembangan sektor energy itu bisa dilihat dari perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terus positif.
“Tahun 2023 saat ini kita mencapai investasi sekitar 15,56 miliar dolar AS, yang hilir 1,9 miliar dolar AS. Ini gambarannya antara kedua hulu dan hilir, jadi dimana untuk di hulu itu paling besar produksinya. Kemudian untuk di hilir, di pengolahan yang paling besar (Kontribusinya),” ungkap Tutuka.
Tutuka mengakui bahwa ada sedikit hambatan pada sektor hilir karena terkendala infrastruktur. Namun pemerintah terus berupaya untuk menanganinya. “Kami optimistis bahwa ke depan bisnis energi masih akan terus meningkat seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara, Anggawira yang bergabung secara online mengatakan bahwa di tengah dorongan untuk transisi energi yang begitu kuat, peluang bagi energi konvensional yang berupa energi fosil masih terbuka lebar.
Baca juga: PGN Saka Siap Eksplorasi Potensi Migas di Wilayah Kerja Sangkar
Peluang energi fosil tetap harus dioptimalkan, sebelum renewable energy benar-benar bisa dioptimalkan di Indonesia. “Tentunya kita harus mengoptimalkan berbagai potensi energy yang ada. Dan tadi di highlite oleh Pak Dirjen (Tutuka Ariadji) sebenarnya dan itu juga sejalan dengan yang kita pikirkan, bahwa walaupun sudah banyak dorongan-dorongan untuk kita memanfaatkan energi bersih, tapi disisi lain kita punya banyak sekali sumber daya, energi berbasis konvensional yang harus dioptimalkan, sebelum memang no or never, dalam konteks RND kita juga harus mengoptimalkan,” tuturnya.
Anggawira mengatakan, hal ini tentu harus dirangsang pengoptimalannya oleh pemerintah, salah satu caranya dengan pemberian insentif untuk investasi. “Saya rasa itu harus bisa dioptimalkan ya,” tandasnya./
