JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah akan melakukan penataan pemukiman kumuh di perkotaan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa menjelaskan saat ini banyak masyarakat yang hidup tidak layak di kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta.
Bedasarkan data disebutkan sebanyak 65,75% rumah tangga hidup di rumah tidak layak huni, 27,7 % rumah tangga hidup berdesakan di rumah dengan luas tidak layak (overcrowded), sebanyak 445 RW termasuk ke dalam kategori RW kumuh atau 16% dari total RW di DKI Jakarta dan 35,56% hidup di rumah dengan status sewa, sementara 30% diantaranya berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi.
“Mereka harus mendapatkan perhatian. Untuk itu, kita harus dapat memanfaat program lintas kementerian sebagai bagian dari upaya penanganan permukiman kumuh,” jelas Suharso, Selasa (25/5).
Suharso mengatakan, secara visual Jakarta terlihat padat karena permukiman berkembang horizontal atau rumah tapak di tengah keterbatasan lahan.
“Jika suatu kota seperti DKI Jakarta dibangun dengan Koefisien Lantai Bangunan yang tinggi maka hanya dibutuhkan 1/8 luas Jakarta jika seluruh kota dibangun dengan KLB 8 seperti Singapura, dan hanya dibutuhkan 1/12 luas Jakarta jika seluruh kota dibangun dengan KLB 15 seperti Hong Kong,” tambahnya.
Belum terselesaikannya permasalahan pemukiman kumuh, dikatakan Suharso karena belum ada program yang terpadu, komprehensif dan signifikan, contohnya Rumah Susun, Rumah Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Pembangunan Fasilitas Sanitasi di Perkotaan, Kota Tanpa Kumuh, dan Pengembangan SPAM.
“Prasyarat keberhasilan penataan kawasan pemukiman kumuh adalah akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, clear local ownership yang meliputi keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah serta transformasi ekonomi,” tuturnya.
Menteri menambahkan, program pendukung dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh adalah bantuan stimulan perumahan swadaya, dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
