Pemerintah Masih Nunggak Rp36 Triliun ke RS untuk Penanganan Covid-19

JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah masih memiliki tunggakan klaim penanganan Covid-19 kepada rumah sakit (RS) sebesar Rp36 triliun sejak penanganan wabah Covid-19 bulan Maret 2020.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah baru membayarkan Rp16,69 triliun kepada rumah sakit hingga Juni 2021. Sedangkan, selisih klaim Rp20,3 triliun belum teranggarkan.

“Kita ada tunggakan klaim di 2020, saat saya masuk yang sudah disetujui anggarannya sebesar Rp8,3 triliun, yang sudah kita bayar ada Rp6 triliun, jadi cukup baik, sekitar 80% dari tunggakannya,” papar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR secara virtual, Senin (5/7).

Baca juga : Pemerintah Terima Bantuan Vaksin Covid-19 dari Jepang

Budi menjelaskan masih adanya utang kepada rumah sakit tersebut dikarenakan pembengkakan tagihan pada tahun 2020 dari Rp8 triliun menjadi Rp22 triliun, dan itu baru diketahui di awal 2021. Sehingga, pemerintah menghentikan tagihan 2020 sampai Mei 2021.

“Bulan Mei kita sudah lihat tagihannya yang tadinya Rp8 triliun sisanya naik menjadi Rp22 triliun. Jadi selisih ini belum ada anggarannya bapak ibu, Rp14 triliun itu belum ada anggarannya, karena memang tahun lalu baru Rp8 triliun. Tapi sekarang, yang sudah dibayar dari Rp8 triliun adalah Rp 6 triliun,” terangnya.

Untuk klaim 2021, Budi mengaku telah menganggarkan Rp23 triliun dengan tagihan yang telah dibayarkan mencapai Rp10 triliun hingga saat ini.

Baca juga : Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Segera Dimulai

“Untuk klaim 2020 dalam proses pelunasan sebesar Rp9,5 triliun yang harapannya bisa terealisasi pada Juli 2021. Mudah-mudahan kita bisa bayar semua. Hari ini harusnya Rp2 triliun sudah dibayar, karena sudah dibuka oleh Dirjen Anggaran, Rp339 miliar sedang dalam proses BPKP. Untuk Rp6,6 triliun kita sedang dalam proses verifikasi RS, nanti kita akan teruskan ke BPKP supaya bisa segera dibayar,” ujarnya.

“Kita sudah terus berbicara dengan Kemenkeu, khususnya dengan Dirjen Keuangan, bagaimana agar kita bisa mengatasi kewajiban tunggakan 2020 sebesar Rp22 triliun dikurang Rp 8 triliun tadi yang belum ada anggarannya. Karena kita baru ketahui tagihan tersebut pada Januari sampai Mei yang lalu (2021),” aku Budi.