JAKARTA, Bisnistoday- Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan berupaya meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia, termasuk dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas. Hal ini diwujudkan melalui rapat Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Fase II, yang dilaksanakan secara daring, pada Selasa (6/7).
“Melalui kolaborasi bersama seperti ini, dengan berdasarkan bukti praktik di lapangan lewat paparan dan testimoni guru, kita bisa mendapat solusi konkret yang telah dilakukan mitra kabupaten/kota dan 12 Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bersama INOVASI, sesuai konteks masing-masing daerah dan sekolah,” jelas Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbang dan Perbukuan), Kemendikbudristek, Suhadi melalui keterangan persnya di Jakarta, Rabu (7/7).
Baca juga : PTM Terbatas yang Aman dan Nyaman? Yuk Dengarkan Cerita Kepala Sekolah
Pada kesempatan tesebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membahas kesiapan sekolah dan madrasah untuk memulai pembelajaran di masa pandemi yang belum juga usai, sebaran kasus Covid-19 yang masih melanda, hambatan dari sisi sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta penyiapan konten pendukung metode belajar terpadu (blended learning).
Lebih lanjut Sekretaris Balitbang dan Perbukuan, Suhadi mengungkapkan pelaksanaan koordinasi ini merupakan wujud dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap kebijakan nasional, khususnya pasca diterbitkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran.
“Kita juga ingin mensinkronkan impelementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas tahun ajaran 2021/2022 di 20 kabupaten/kota bersama 12 Ormas, LSM, dan LPTK yang menjadi mitra program INOVASI di NTB, NTT, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.”
Untuk itu, kata Suhadi, upaya nyata memitigasi dampak pandemi pada mutu pembelajaran perlu terus digencarkan oleh berbagai pihak, termasuk dalam menyiapkan pembelajaran yang dijadwalkan mulai bulan Juli 2021.
Baca juga : Mendikbudristek: PTM Terbatas Bukan Sekolah Seperti Biasa
Menurutnya, kesiapan protokol kesehatan PTM terbatas yang harus dipenuhi, dipahami, dan dipatuhi secara ketat oleh semua pihak, mulai dari saat warga sekolah berangkat dari rumah, selama di sekolah hingga kembali ke rumah masing-masing. “Lewat forum ini, kita belajar dari pengalaman para guru serta kepala sekolah yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi setahun ini,” kata Suhadi.
Inspirasi dari Lapangan
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan melalui forum pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman para guru serta kepala sekolah yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi. “Kita semuanya mengalami situasi yang sangat sulit, dan di beberapa daerah, ada beberapa guru, kepala sekolah dan madrasah yang mempunyai inisiatif bagus dan juga tentunya kebijakan inovatif yang patut kita simak bersama,” kata Amich Alhumami.
Baca juga : PTM Terbatas Mesti Dibarengi Budaya Bersih dan Sehat
Sebelumnya, Komite Pengarah Nasional Program INOVASI, pada April lalu, telah menekankan pentingnya identifikasi siswa kelompok rentan terutama siswa kelas 1, 2, dan 3 jenjang SD/MI. “Sebagai program kemitraan yang berupaya meningkatkan hasil belajar siswa terutama dalam keterampilan dasar literasi, numerasi, dan karakter siswa, program INOVASI secara cepat beradaptasi untuk terus mendukung siswa, guru, dan sekolah,” tutur Suhadi.
Suhadi menjelaskan pada rapat ini, direkomendasikan hal-hal strategis-praktis untuk, pertama, identifikasi dan prioritas siswa kelompok rentan yang pembelajaran dan psiko-sosialnya jauh tertinggal, kedua, kolaborasi dengan 12 mitra Ormas/LPTK/LSM untuk membantu guru dan siswa menerapkan kurikulum khusus melalui PTM Terbatas, dan 3) membantu guru melakukan asesmen kognitif dan psiko-sosial siswa sesuai konteks daerah./
